Jakarta: Polri telah menyiapkan pasukan Formed Police Unit (FPU) untuk menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Keberangkatan delegasi Polri dalam tahap menunggu assesment atau penilaian PBB.
“Rencana keberangkatan menunggu hasil assesment dari tim AAV (Assessment And Advisory Visit). Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan, tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya,” kata Karomisintel Hubungan Internasional Polri, Brigjen Pol Krishna Murti dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 April 2018.
Krishna menjelaskan, Tim AAV telah melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan Polri di Cikeas, Jawa Barat, Senin, 23 April. Delegasi tim AAV yang melakukan pengecekan antara lain Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO Ata Yenigun, dan Reprentative from Logistic Department Field Support (DFS) Younese Greffi. Ada pula dua delegasi dari tim UNSAAT yakni Police Advicer UNAMID Osama, dan Police Advisee UNMISS Kellen yang melakukan pengecekan.
“Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata, serta performance atau kemampuan,” ujarnya.
Krishna menjelaskan, delegasi Polri yang akan dikirim menjadi pasukan penjaga perdamaian terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis, dan pasukan SWAT. Total pasukan ada 200 orang, sebanyak 23 di antaranya adalah polisi wanita.
Menurut Krishna, keputusan apakah Indonesia masuk dalam daftar utama pasukan PBB untuk segera ditempatkan, akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini, kata dia, merupakan kebanggaan bagi Polri juga bangsa Indonesia.
“Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia, nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia, kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi,” jelas dia.
Terkait penempatan pasukan, kata Krishna, diserahkan kepada PBB. Sejauh ini kemungkinan ada tiga alternatif penempatan, yakni Sudan Selatan dengan misinya bertajuk United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Lalu, di Mali atau United Nations in Mali (UNISMA).
"Dan ketiga di Central Afrika, di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan membutuhkan pasukan FPU. Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” bebernya.
Mekanismenya, PBB akan memberikan jawaban untuk menempatkan di salah satu negara. Setelah itu, PBB akan mengembalikan lagi jawaban tersebut kepada Indonesia untuk menerima atau tidak menjalankan misi PBB di negara dimaksud.
“Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU (memory of understanding) antara pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik pemerintah Indonesia,” ucapnya.
Jakarta: Polri telah menyiapkan pasukan
Formed Police Unit (FPU) untuk menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Keberangkatan delegasi Polri dalam tahap menunggu assesment atau penilaian PBB.
“Rencana keberangkatan menunggu hasil assesment dari tim AAV (
Assessment And Advisory Visit). Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan, tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya,” kata Karomisintel Hubungan Internasional Polri, Brigjen Pol Krishna Murti dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 April 2018.
Krishna menjelaskan, Tim AAV telah melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan Polri di Cikeas, Jawa Barat, Senin, 23 April. Delegasi tim AAV yang melakukan pengecekan antara lain
Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO Ata Yenigun, dan
Reprentative from Logistic Department Field Support (DFS) Younese Greffi. Ada pula dua delegasi dari tim UNSAAT yakni
Police Advicer UNAMID Osama, dan
Police Advisee UNMISS Kellen yang melakukan pengecekan.
“Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata, serta
performance atau kemampuan,” ujarnya.
Krishna menjelaskan, delegasi Polri yang akan dikirim menjadi pasukan penjaga perdamaian terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis, dan pasukan SWAT. Total pasukan ada 200 orang, sebanyak 23 di antaranya adalah polisi wanita.
Menurut Krishna, keputusan apakah Indonesia masuk dalam daftar utama pasukan PBB untuk segera ditempatkan, akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini, kata dia, merupakan kebanggaan bagi Polri juga bangsa Indonesia.
“Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia, nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia, kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi,” jelas dia.
Terkait penempatan pasukan, kata Krishna, diserahkan kepada PBB. Sejauh ini kemungkinan ada tiga alternatif penempatan, yakni Sudan Selatan dengan misinya bertajuk United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Lalu, di Mali atau United Nations in Mali (UNISMA).
"Dan ketiga di Central Afrika, di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan membutuhkan pasukan FPU. Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” bebernya.
Mekanismenya, PBB akan memberikan jawaban untuk menempatkan di salah satu negara. Setelah itu, PBB akan mengembalikan lagi jawaban tersebut kepada Indonesia untuk menerima atau tidak menjalankan misi PBB di negara dimaksud.
“Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU (memory of understanding) antara pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik pemerintah Indonesia,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
