medcom.id, Jakarta: Komisi IX DPR RI akan kembali menggelar Rapat Kerja dengan kementerian dan lembaga terkait perihal penanganan vaksin palsu siang ini, Kamis 14 Juli 2017. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ada beberapa hal pokok yang harus dijawab pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan soal vaksin palsu.
"Pemerintah dapat menjelaskan isi kandungan vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. Bersamaan dengan itu, diperlukan juga jawaban terkait tingkat keberbahayaan kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi," ujar Saleh melalui pesan singkatnya, Kamis (14/7/2016).
Dalam rapat nanti, pemerintah diharapkan dapat membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu.
"Kemudian perlu juga penjelasan tambahan apakah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menggunakannya secara tidak sengaja atau sengaja," ujar Politikus PAN ini.
Petugas Dinas Kesehatan Kota Medan (kiri) memeriksa vaksin di gudang farmasi di salah satu rumah sakit, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (2/7/2016). Foto: Antara/Irsan Mulyadi
Saleh juga meminta pemerintah mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin itu. Termasuk dugaan keterlibatan paramedis, staf administrasi, bahkan petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan.
"Pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan atas ditegakkannya hukum secara adil kepada mereka yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Dengan begitu, kasus serupa diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang," tambah Saleh.
Kemudian lanjut dia, Kementerian Kesehatan dapat menjelaskan secara baik terkait penanganan yang akan dilakukan pada anak-anak yang terlanjut diimunisasi dengan vaksin palsu.
"Ini menjadi penting mengingat wacana vaksin ulang masih menjadi perdebatan di masyarakat," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Komisi IX DPR RI akan kembali menggelar Rapat Kerja dengan kementerian dan lembaga terkait perihal penanganan vaksin palsu siang ini, Kamis 14 Juli 2017. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ada beberapa hal pokok yang harus dijawab pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan soal vaksin palsu.
"Pemerintah dapat menjelaskan isi kandungan vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. Bersamaan dengan itu, diperlukan juga jawaban terkait tingkat keberbahayaan kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi," ujar Saleh melalui pesan singkatnya, Kamis (14/7/2016).
Dalam rapat nanti, pemerintah diharapkan dapat membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu.
"Kemudian perlu juga penjelasan tambahan apakah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menggunakannya secara tidak sengaja atau sengaja," ujar Politikus PAN ini.
Petugas Dinas Kesehatan Kota Medan (kiri) memeriksa vaksin di gudang farmasi di salah satu rumah sakit, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (2/7/2016). Foto: Antara/Irsan Mulyadi
Saleh juga meminta pemerintah mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin itu. Termasuk dugaan keterlibatan paramedis, staf administrasi, bahkan petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan.
"Pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan atas ditegakkannya hukum secara adil kepada mereka yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Dengan begitu, kasus serupa diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang," tambah Saleh.
Kemudian lanjut dia, Kementerian Kesehatan dapat menjelaskan secara baik terkait penanganan yang akan dilakukan pada anak-anak yang terlanjut diimunisasi dengan vaksin palsu.
"Ini menjadi penting mengingat wacana vaksin ulang masih menjadi perdebatan di masyarakat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
