Ketimpangan Penduduk Indonesia Berkurang
Lansekap pemukiman padat berlatar gedung-gedun di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. (MI/Atet Dwi Pramadia)
Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk. Itu dibuktikan dengan menurunnya gini ratio Indonesia.

"Presiden melihat orang yang berada di bawah garis kemiskinan, agar segera diangkat. Sehingga memperkecil gini rasio Indonesia. Dan alhamdulillah itu berhasil," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 21 Oktober 2018.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) gini ratio per Maret 2018 tercatat turun 0,002 poin atau 0,389. Periode sebelumnya pada September 2017 gini ratio Indonesia sebesar 0,391. 


Gini ratio di daerah perkotaan per Maret 2018 sebesar 0,401. Angka itu turun dibanding gini ratio September 2017 sebesar 0,407. Sedangkan daerah perdesaan mencapai 0,324, naik 0,004 poin dari gini ratio Maret dan September 2017 sebesar 0,320. 

Penurunan itu dinilai tak lepas dari efektivitas program pemerintah. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Progran Keluarga Harapan (PKH).

"Dengan KIP, PKH dan lain-lain, saat ini apa yang terjadi? Gini ratio kita turun dengan baik," ucap dia.

Pemerintah diklaim mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sebanyak 8,7 juta tenaga kerja Indonesia berhasil diserap dari janji sebesar 10 juta dalam lima tahun.

"Tidak ada pengaruhnya tenaga kerja asing. Karena tenaga kerja asing yang ada di Indonesia sangat kecil, hanya 36.000," tutur dia.

Menurut dia, isu penyerbuan tenaga kerja asing ke Indonesia tidak benar. Isu itu mencuat karena dimobilisasi oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

"Akhirnya seolah-olah semuanya itu menjadi benar, (padahal) tidak," ujar dia.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id