Jakarta: Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat memetakan risiko aktivitas. Langkah ini dianggap bagian dari mendukung kebijakan pemerintah demi menekan kasus covid-19.
Juru bicara Satgas Penanganan covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut terdapat tiga aspek dalam memetakan risiko aktivitas masyarakat. Antara lain, lokasi, kedekatan, dan lama waktu berlangsungnya.
"Perlu diperhatikan, upaya pencegahan harus dilakukan secara serentak oleh seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain, sehingga penularan di tingkatan keluarga dapat dihindari," kata Wiku, Selasa, 29 Juni 2021.
Terdapat juga kategori WHO mengenai panduan pemetaan aktivitas, yakni risiko lebih tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Wiku menyebut kategori risiko lebih tinggi, yaitu kegiatan yang tidak dilakukan dengan protokol kesehatan meliputi kontak fisik seperti berjabat tangan, makan di dalam ruangan tertutup, dan menghadiri atau melakukan aktivitas di tempat ramai.
Kemudian, kategori risiko sedang jika tetap mematuhi protokol kesehatan meliputi berkunjung ke kediaman orang lain, berkumpul dengan banyak orang di luar ruangan, mengunjungi rumah sakit atau dokter, dan berkunjung ke fasilitas publik serta menggunakan transportasi umum.
Sedangkan kegiatan risiko rendah jika tetap mematuhi protokol kesehatan meliputi berdiam diri di rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap menjaga jarak. "Aktivitas masyarakat yang berisiko ini harus segera ditekan sekarang juga dan warga juga harus mengingatkan orang lain, dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat agar risiko penularan covid-19 dapat diminimalisir," kata Wiku.
Dia juga menyampaikan partisipasi masyarakat dalam membantu mengendalikan laju penularan covid-19 dapat dilakukan dengan mendukung efektivitas PPKM Mikro. Termasuk melalui posko sebagai pengendali covid-19 setempat.
Khusus untuk daerah-daerah kontributor kasus tertinggi nasional berturut-turut seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam menekan jumlah kasus yang muncul. Sehingga, dapat berdampak pada pengendalian kasus di tingkat nasional.
Baca: Kasus Covid-19 di DKI Bertambah 7.379 Orang per Hari
Masyarakat juga harus disiplin dan bertanggung jawab dengan aturan yang sudah ditetapkan khususnya terhadap skenario pengendalian yang ditegakkan unsur masyarakat terdasar, yaitu Ketua RW dan Ketua RT yang dibantu oleh anggota PKK, Kader, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna.
"Dengan kedisiplinan ini, maka masyarakat telah melindungi orang-orang terdekatnya serta komunitas di lingkungannya dari penularan covid-19," kata Wiku.
Di samping itu, dia juga meminta masyarakat bersikap suportif, khususnya dalam upaya testing dan tracing massal dengan melaporkan secara transparan setiap kasus positif yang ada. Kemudian, bersedia bekerja sama dalam pelacakan kontak erat mulai dari tahapan penilaian risiko sampai rujukan upaya isolasi atau perawatan jika dibutuhkan.
"Masyarakat juga harus bersikap komunikatif dengan aparat di tingkatan desa, yaitu Puskesmas tingkat kelurahan terkait pemantauan pelaksanaan karantina atau isolasi mandiri maupun saat perawatan agar peluang kesembuhan semakin tinggi," kata dia.
Jakarta:
Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat memetakan risiko aktivitas. Langkah ini dianggap bagian dari mendukung kebijakan pemerintah demi menekan
kasus covid-19.
Juru bicara Satgas Penanganan
covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut terdapat tiga aspek dalam memetakan risiko aktivitas masyarakat. Antara lain, lokasi, kedekatan, dan lama waktu berlangsungnya.
"Perlu diperhatikan, upaya pencegahan harus dilakukan secara serentak oleh seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain, sehingga penularan di tingkatan keluarga dapat dihindari," kata Wiku, Selasa, 29 Juni 2021.
Terdapat juga kategori WHO mengenai panduan pemetaan aktivitas, yakni risiko lebih tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Wiku menyebut kategori risiko lebih tinggi, yaitu kegiatan yang tidak dilakukan dengan protokol kesehatan meliputi kontak fisik seperti berjabat tangan, makan di dalam ruangan tertutup, dan menghadiri atau melakukan aktivitas di tempat ramai.
Kemudian, kategori risiko sedang jika tetap mematuhi
protokol kesehatan meliputi berkunjung ke kediaman orang lain, berkumpul dengan banyak orang di luar ruangan, mengunjungi rumah sakit atau dokter, dan berkunjung ke fasilitas publik serta menggunakan transportasi umum.
Sedangkan kegiatan risiko rendah jika tetap mematuhi protokol kesehatan meliputi berdiam diri di rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap menjaga jarak. "Aktivitas masyarakat yang berisiko ini harus segera ditekan sekarang juga dan warga juga harus mengingatkan orang lain, dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat agar risiko penularan covid-19 dapat diminimalisir," kata Wiku.
Dia juga menyampaikan partisipasi masyarakat dalam membantu mengendalikan laju penularan covid-19 dapat dilakukan dengan mendukung efektivitas PPKM Mikro. Termasuk melalui posko sebagai pengendali covid-19 setempat.
Khusus untuk daerah-daerah kontributor kasus tertinggi nasional berturut-turut seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam menekan jumlah kasus yang muncul. Sehingga, dapat berdampak pada pengendalian kasus di tingkat nasional.
Baca:
Kasus Covid-19 di DKI Bertambah 7.379 Orang per Hari
Masyarakat juga harus disiplin dan bertanggung jawab dengan aturan yang sudah ditetapkan khususnya terhadap skenario pengendalian yang ditegakkan unsur masyarakat terdasar, yaitu Ketua RW dan Ketua RT yang dibantu oleh anggota PKK, Kader, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna.
"Dengan kedisiplinan ini, maka masyarakat telah melindungi orang-orang terdekatnya serta komunitas di lingkungannya dari penularan covid-19," kata Wiku.
Di samping itu, dia juga meminta masyarakat bersikap suportif, khususnya dalam upaya testing dan tracing massal dengan melaporkan secara transparan setiap kasus positif yang ada. Kemudian, bersedia bekerja sama dalam pelacakan kontak erat mulai dari tahapan penilaian risiko sampai rujukan upaya isolasi atau perawatan jika dibutuhkan.
"Masyarakat juga harus bersikap komunikatif dengan aparat di tingkatan desa, yaitu Puskesmas tingkat kelurahan terkait pemantauan pelaksanaan karantina atau isolasi mandiri maupun saat perawatan agar peluang kesembuhan semakin tinggi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
