Jakarta: Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, menekankan daerah yang masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 tidak boleh mengendurkan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, PPKM level 1 tidak menutup kemungkinan lonjakan kasus covid-19.
"Ada hal yang harus diingat dan diperhatikan bahwa ketika satu daerah masuk dalam level 1 PPKM itu tidaklah serta merta adanya kriteria pelonggaran yang bisa 100 persen itu harus otomatis diikuti," kata Dicky kepada Media Indonesia, Senin, 15 November 2021.
Menurut dia, supervisi pemerintah provinsi dan pusat diperlukan untuk melihat kesiapan dari sektor usaha untuk membuka kegiatan dengan kapasitas 100 persen. Kesiapan dari sisi pengelola, sarana, prasarana, protokol kesehatan, dan termasuk masyarakat perlu diteliti.
Baca: Kasus Covid-19 di 126 Wilayah Naik Buntut Klaster Sekolah dan Takziah
"Masyarakatnya bisa tidak saling bersinergi sehingga tidak memperburuk ketika penerapan pelonggaran di 100 persen sektor usaha ini diberlakukan," ujar Dicky.
Dicky mengatakan jika belum memenuhi kriteria atau memberikan keyakinan, pembukaan 100 persen sektor usaha tak boleh dipaksakan. Pembukaan kapasitas bisa dimulai dari 75 atau 85 persen terus bertahap sampai menuju 100 persen.
Di Norwegia, kata dia, pembatasan kegiatan masyarakat level 2 menuju level 1 hampir membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyiapkan. Munculnya varian baru covid-19, Delta Plus AY.4.2, membuat banyak negara harus lebih ketat dan hati-hati.
"Di sini peran PPKM diberlakukan dorongan dan dukungan semua pihak kita perkuat bahwa pemerintah memperkuat 3T kemudian surveilans masyarakat juga dengan 5M dan juga semuanya mendukung vaksinasi ini yang harus dilakukan dalam payung besar PPKM bertingkat," jelas Dicky.
Jakarta: Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, menekankan daerah yang masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) level 1 tidak boleh mengendurkan
protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, PPKM level 1 tidak menutup kemungkinan lonjakan kasus covid-19.
"Ada hal yang harus diingat dan diperhatikan bahwa ketika satu daerah masuk dalam level 1 PPKM itu tidaklah serta merta adanya kriteria pelonggaran yang bisa 100 persen itu harus otomatis diikuti," kata Dicky kepada
Media Indonesia, Senin, 15 November 2021.
Menurut dia, supervisi pemerintah provinsi dan pusat diperlukan untuk melihat kesiapan dari sektor usaha untuk membuka kegiatan dengan kapasitas 100 persen. Kesiapan dari sisi pengelola, sarana, prasarana, protokol kesehatan, dan termasuk masyarakat perlu diteliti.
Baca:
Kasus Covid-19 di 126 Wilayah Naik Buntut Klaster Sekolah dan Takziah
"Masyarakatnya bisa tidak saling bersinergi sehingga tidak memperburuk ketika penerapan pelonggaran di 100 persen sektor usaha ini diberlakukan," ujar Dicky.
Dicky mengatakan jika belum memenuhi kriteria atau memberikan keyakinan, pembukaan 100 persen sektor usaha tak boleh dipaksakan. Pembukaan kapasitas bisa dimulai dari 75 atau 85 persen terus bertahap sampai menuju 100 persen.
Di Norwegia, kata dia, pembatasan kegiatan masyarakat level 2 menuju level 1 hampir membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyiapkan. Munculnya varian baru
covid-19, Delta Plus AY.4.2, membuat banyak negara harus lebih ketat dan hati-hati.
"Di sini peran PPKM diberlakukan dorongan dan dukungan semua pihak kita perkuat bahwa pemerintah memperkuat 3T kemudian surveilans masyarakat juga dengan 5M dan juga semuanya mendukung vaksinasi ini yang harus dilakukan dalam payung besar PPKM bertingkat," jelas Dicky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
