Direktur Advokat YLBHI Muhammad Isnur. Foto: Medcom.id/ Theofilus.
Direktur Advokat YLBHI Muhammad Isnur. Foto: Medcom.id/ Theofilus.

YLBHI: Reformasi Hukum Indonesia Belum Maksimal

Nasional reformasi hukum
Theofilus Ifan Sucipto • 02 Juli 2019 02:54
Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut reformasi hukum di Indonesia belum berjalan maksimal. Salah satunya adalah sistem Habeas Corpus yang belum diberlakukan.
 
"Ekonomi percepatannya luar biasa. Politik juga (cepat). Tapi hukum tidak tersentuh perbaikan," kata Direktur Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur di kantornya, Senin 1 Juli 2019.
 
Isnur menjelaskan Habeas Corpus adalah sistem kehadiran hakim sebelum persidangan. Hakim itu bertugas menentukan keabsahan penangkapan seseorang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim tersebut, terang Isnur, bakal bertanya pada kepolisian mengenai alasan penahanan seseorang. Hakim juga akan meminta keterangan berapa hari seseorang ditahan, tujuan penahanannya, dan lain-lain.
 
"Fungsinya agar pengadilan segera menentukan keabsahan penangkapannya dan dibebaskan jika penahanannya tidak sah secara hukum," ujar Isnur.
 
Indonesia, kata Isnur, tidak memiliki sistem Habeas Corpus. PadahalHabeas Corpus tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat 4. Negara lain seperti Perancis sudah menerapkan Habeas Corpus.
 
Dia mengatakan kovenan itu disahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2005. UU itu mengatur siapapun yang ditangkap atau ditahan berhak disidangkan di depan pengadilan.
 
Isnur menyebut sistem itu dilakukan dalam praperadilan di Indonesia. Namun dia menilai praperadilan tidak cukup lantaran levelnya hanya di tingkat administratif.
 
"Terdapat masalah mendasar yaitu praperadilan bukan kewajiban dari penegak hukum seperti yang dimaksudkan Habeas Corpus," jelas Isnur.
 
Selain itu, kata Isnur, praperadilan tidak berlaku bagi setiap orang. Praperadilan hanya dilakukan bagi mereka yang mengajukan.
 
"Kalaupun diuji (di praperadilan), ada kekhawatiran modusnya mempercepat pokok perkara," tuturnya.
 
Dia menjelaskan pemerintah telah berusaha membuat sistem Habeas Corpus. Hal itu tertuang dalam rancangan satu pasal baru di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 
"Lembaga seperti Mahkamah Agung (MA) dan kejaksaan setuju memajukan draf ke DPR. Tapi terhambat satu institusi belum menyetujui yaitu kepolisian," pungkas dia.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif