Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan -- Foto: ANT/ Asep Fathulrahman
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan -- Foto: ANT/ Asep Fathulrahman

Indonesia dan Filipina Sepakat Amankan Jalur Ekonomi

Golda Eksa • 02 Juli 2016 04:55
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk menyelesaikan kerja sama terkait pengamanan jalur ekonomi lintas laut. Tujuannya untuk mencegah terulangnya aksi pembajakan oleh kelompok bersenjata.
 
"Kemudian, mengenai pembebasan 7 sandera, ini belum bisa disampaikan karena kita masih lakukan perundingan opsi mana yang dipilih. Kalau opsi militer, kita kesampingkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (1/7/2016) malam. 
 
Luhut menyampaikan, pemerintah saat ini bergantung terhadap keputusan dan negosiasi dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. "Kelihatannya sikap beliau lebih mengedepankan Nur Misuari (pendiri Moro National Liberation Front) sebagai counterpart-nya," terang dia.

Menurutnya, posisi 7 warga negara Indonesia (WNI) awak kapal tunda (Tugboat) Charles 001 yang disandera kelompok Abu Sayyaf masih berada di Kepulauan Sulu, Filipina. "Namun, dipisahkan yang empat dan yang tiga orang. Ini informasi dari intelijen Filipina." ungkapnya.
 
Luhut menambahkan, meskipun Filipina akan memberi izin kepada TNI untuk masuk area target, namun harus dipikirkan kemungkinan dampak lain yang bakal terjadi. "Karena hal itu memerlukan assessment detil. Kita lihat pemerintah Filipina sekarang lebih tegas. Kita tunggu saja," tegas mantan
 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menambahkan, posisi 4 sandera diperkirakan masih berada di Panamao, Kepulauan Jolo. Sementara 3 sandera lain sudah dipindahkan ke Pulau Lapac yang berjarak sekitar 64 kilometer dari Panamao. "Perpindahan (sandera) itu cuma taktik mereka saja untuk mencari duit," kata dia.
 
Senada disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Katanya, Indonesia berupaya menjalin kerja sama yang baik dengan Filipina. Diharapkan komunikasi tersebut dapat menjadi solusi bersama dan sandera bisa segera diselamatkan.
 
"Intinya kita masih terus membicarakan soal akses komunikasi dengan pemerintah mereka yang baru. Jadi, hubungan pemerintah ini agar bisa segera terjalin," pungkasnya.
 
Adapun pembahasan tersebut dikemukakan dalam rapat tentang pembebasan sandera di Kantor Kemenko Polhukam. Turut hadir Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Inteijen Negara (BIN) Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Asisten Operasional Kapolri Irjen Unggung Cahyono.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan