Antisipasi Bencana, Kemendagri Dorong Gerakan Kecamatan Tangguh Diterapkan di Daerah

Jakarta: Pemerintah daerah diminta membentuk gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) untuk membantu penanggulangan bencana. Sebab, penerapan SPM sub urusan bencana selama ini terkendala faktor jangkauan wilayah yang luas, dan banyaknya warga negara harus dilayani berdasarkan kajian risiko yang ada. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, saat bertindak sebagai keynote speaker pada kegiatan FGD Konsultasi Publik Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana dengan tema, 'Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pemenuhan SPM sub urusan Bencana' di Millenium Hotel Sirih, Jakarta. "Sehingga pemda dapat lebih memastikan agar masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana memiliki pengetahuan sebanyak mungkin tentang risiko dan ancaman bencana yang mungkin mereka hadapi, sehingga dapat menekan semaksimal mungkin jatuhnya korban jiwa bila terjadi bencana," kata Safrizal, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Forum juga menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Rata-rata SKPD penanggung jawab SPM sub urusan bencana hanya memiliki 30 sampai 40 personel dan anggaran terbatas. Di samping itu, kata Safrizal, cakupan warga negara yang perlu mendapat pelayanan begitu banyak. Sehingga, pemda diminta mengembangkan strategi pelibatan pentahelix dan berbagai pendekatan yang inovatif dalam pemenuhan SPM sub urusan bencana yang menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten/kota. Misalnya, dengan menggencarkan upaya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana melalui tempat-tempat ibadah, koran, televisi, iklan, SMS/WA broadcast, hingga pemanfaatan sosial media.   Kecamatan Tangguh Bencana adalah inisiatif gerakan untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana di daerah melalui dukungan kecamatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang dimiliki Camat pada penerapan SPM sub urusan Bencana. Lalu, melakukan pengoordinasian upaya penanggulangan bencana setingkat desa/kelurahan di wilayahnya. “Strategi pelibatan Camat dalam kerangka Gerakan Kencana diharapkan akan memperluas jangkauan penerapan SPM sub urusan bencana dengan metode penerapan yang lebih tepat sasaran, efektif dan efisien dalam perspektif kewilayahan” ujar Safrizal. Dia berharap melalui Gerakan Kencana lebih banyak camat, khususnya di wilayah dengan risiko bencana tinggi, yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan momentum penanganan pandemi selama ini untuk mengakselerasi keterlibatan Camat dalam pemenuhan SPM sub urusan bencana, yang diikuti dukungan pendanaan bila menggunakan pendekatan kewenangan delegatif. Forum ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi tindak lanjut. Antara lain agar BPBD selaku SKPD penanggung jawab SPM, serta bagian tata pemerintahan dan camat perlu duduk bersama mengidentifikasi dan merumuskan bagaimana strategi pelaksananaan Gerakan Kencana. Sebab, pada hakekatnya gerakan ini akan membantu terlaksananya tanggung jawab Kepala Daerah dalam pemenuhan SPM bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana maupun bagi korban bencana. Upaya ini perlu dilakukan agar dapat membagi peran dan kewenangan antara BPBD dan Kecamatan dalam kolaborasi penanggulangan bencana. "Pelaksanaan Gerakan Kencana ini memerlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, camat, lurah, dan kepala desa ikut membantu perbaikan tata kelola penerapan SPM di daerah, sehingga dapat memastikan layanan yang diterima masyarkat seperti KIE, Gladi/Pelatihan, serta penyelamatan, dan evakuasi korban bencana berjalan lebih terarah", ujar Safrizal.