Hong Kong: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar menyatakan Pemerintah Indonesia akan mengembangkan kebijakan yang mendukung social enterprise/kewirausahaan sosial. Selain itu juga berencana untuk menerbitkan kebijakan mengenai Family Office.
Hal tersebut disampaikan oleh Cahyo dalam kesempatan menjadi salah satu pembicara pada forum Belt and Road Summit 2024 di Hong Kong, 11 sampai 12 September 2024, melalui rilis Jumat, 13 September 2024.
Cahyo mengatakan, dukungan terhadap Social Enterprise menjadi strategi untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tengah mempersiapkan penyesuaian sistem untuk pencatatan Social Enterprise.
"Perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 5,1% di tengah perlambatan pertumbuhan global di mana hal tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia yang tangguh sehingga kita optimistis minat dan kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat diraih," kata Cahyo.
Untuk memaksimalkan peluang, Indonesia harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia, seperti Hong Kong yang dikenal sebagai super-connector di kawasan Asia serta negara-negara dari kawasan Timur Tengah.
"Selain kolaborasi, Indonesia harus beradaptasi dan mengikuti arsitektur global seperti penyesuaian dengan pilar-pilar Business Ready (B-Ready) yang diterbitkan oleh World Bank dan memastikan Indonesia merupakan negara yang aman bagi para investor untuk berinvestasi," ujar Cahyo.
Pada Oktober 2023, Indonesia secara resmi menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) yaitu sebuah lembaga antar pemerintah yang bertujuan untuk memastikan negara-negara anggotanya memiliki legal institution dan legal infrastructure yang memadai untuk mencegah serta memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta anti proliferasi senjata nuklir.
Forum Belt and Road Summit 2024 merupakan forum yang tidak hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari negara-negara kawasan Asia, tetapi juga dihadiri oleh pelaku usaha global sehingga menjadi kesempatan yang baik untuk mempromosikan Social Enterprise dan Family Office sebagai model bisnis yang sangat berkembang di dunia.
"Kolaborasi dengan Hong Kong dan negara-negara berpenghasilan tinggi dari Timur Tengah perlu kita jalin dan kembangkan dalam rangka visi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi tahun 2045." tutup Cahyo.
Hong Kong: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar menyatakan Pemerintah Indonesia akan mengembangkan kebijakan yang mendukung social enterprise/kewirausahaan sosial. Selain itu juga berencana untuk menerbitkan kebijakan mengenai Family Office.
Hal tersebut disampaikan oleh Cahyo dalam kesempatan menjadi salah satu pembicara pada forum Belt and Road Summit 2024 di Hong Kong, 11 sampai 12 September 2024, melalui rilis Jumat, 13 September 2024.
Cahyo mengatakan, dukungan terhadap Social Enterprise menjadi strategi untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tengah mempersiapkan penyesuaian sistem untuk pencatatan Social Enterprise.
"Perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 5,1% di tengah perlambatan pertumbuhan global di mana hal tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia yang tangguh sehingga kita optimistis minat dan kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat diraih," kata Cahyo.
Untuk memaksimalkan peluang, Indonesia harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia, seperti Hong Kong yang dikenal sebagai super-connector di kawasan Asia serta negara-negara dari kawasan Timur Tengah.
"Selain kolaborasi, Indonesia harus beradaptasi dan mengikuti arsitektur global seperti penyesuaian dengan pilar-pilar Business Ready (B-Ready) yang diterbitkan oleh World Bank dan memastikan Indonesia merupakan negara yang aman bagi para investor untuk berinvestasi," ujar Cahyo.
Pada Oktober 2023, Indonesia secara resmi menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) yaitu sebuah lembaga antar pemerintah yang bertujuan untuk memastikan negara-negara anggotanya memiliki legal institution dan legal infrastructure yang memadai untuk mencegah serta memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta anti proliferasi senjata nuklir.
Forum Belt and Road Summit 2024 merupakan forum yang tidak hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari negara-negara kawasan Asia, tetapi juga dihadiri oleh pelaku usaha global sehingga menjadi kesempatan yang baik untuk mempromosikan Social Enterprise dan Family Office sebagai model bisnis yang sangat berkembang di dunia.
"Kolaborasi dengan Hong Kong dan negara-negara berpenghasilan tinggi dari Timur Tengah perlu kita jalin dan kembangkan dalam rangka visi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi tahun 2045." tutup Cahyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
