medcom.id, Jakarta: Lingkaran Studi Mahasiswa (Lisuma) menolak sistem pemilihan kepala daerah tak langsung yang tertuang dalam draf RUU Pilkada. Mereka menggalang dukungan masyarakat yang datang ke area car free day (CFD) untuk menolak pilkada tak langsung.
Sekitar 200 orang anggota Lisuma membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap sistem pilkada tertutup yang tertuang dalam draf RUU Pilkada, yang rencananya akan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPR, 25 September.
"Kami ingin menjelaskan, mayoritas masyarakat menolak. Kenapa DPR ngotot mengesahkan?" kata Koordinator Aksi Indra Eka Putra kepada Metrotvnews.com di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2104).
Tak hanya itu, Lisuma juga menyampaikan masih banyak solusi yang bisa diambil untuk tetap mempertahankan nilai demokrasi yang tumbuh pesat di negara ini, dengan mempertahankan sistem pilkada langsung yang dipandang sebagai pemborosan anggaran negara.
"Kalau bicara pemborosan, kan bisa pilkada serentak. Soal maraknuya korupsi, kita kan bisa fokus pada ketegasan regulasi, beri sanksi diskualifikasi, itu akan lebih membuat takut," terangnya.
medcom.id, Jakarta: Lingkaran Studi Mahasiswa (Lisuma) menolak sistem pemilihan kepala daerah tak langsung yang tertuang dalam draf RUU Pilkada. Mereka menggalang dukungan masyarakat yang datang ke area
car free day (CFD) untuk menolak pilkada tak langsung.
Sekitar 200 orang anggota Lisuma membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap sistem pilkada tertutup yang tertuang dalam draf RUU Pilkada, yang rencananya akan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPR, 25 September.
"Kami ingin menjelaskan, mayoritas masyarakat menolak. Kenapa DPR ngotot mengesahkan?" kata Koordinator Aksi Indra Eka Putra kepada
Metrotvnews.com di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2104).
Tak hanya itu, Lisuma juga menyampaikan masih banyak solusi yang bisa diambil untuk tetap mempertahankan nilai demokrasi yang tumbuh pesat di negara ini, dengan mempertahankan sistem pilkada langsung yang dipandang sebagai pemborosan anggaran negara.
"Kalau bicara pemborosan, kan bisa pilkada serentak. Soal maraknuya korupsi, kita kan bisa fokus pada ketegasan regulasi, beri sanksi diskualifikasi, itu akan lebih membuat takut," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
