Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menilai bahwa sebaiknya kerusuhan Papua diselesaikan secara domestik. Presiden Joko Widodo juga diminta menunjukkan komitmen menyelesaikan masalah-masalah di Papua secara umum.
Menurutnya, ada banyak kasus kerusuhan yang menjadi perhatian dunia, tak hanya Papua atau Aceh. Ada kemungkinan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan turut membantu menyelesaikan masalah.
Namun, di satu sisi, kondisi negara-negara yang memiliki hak veto juga sedang kacau. Kelima negara tersebut, Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat; sedang saling berseteru sama lain.
"Lebih baik selesaikan persoalan di dalam, domestic first," kata dia dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Menurut Philips, dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sebaiknya pemerintah menunjukkan komitmen dengan menyelesaikan satu atau dua kasus. Bahkan untuk kasus yang melibatkan TNI atau polri.
"Ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah, presiden, bisa membuat TNI dan polri melalui jalur peradilan. Karena kadang siapapun presidennya, dia tak bisa sentuh," tambah dia.
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menilai bahwa sebaiknya kerusuhan Papua diselesaikan secara domestik. Presiden Joko Widodo juga diminta menunjukkan komitmen menyelesaikan masalah-masalah di Papua secara umum.
Menurutnya, ada banyak kasus kerusuhan yang menjadi perhatian dunia, tak hanya Papua atau Aceh. Ada kemungkinan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan turut membantu menyelesaikan masalah.
Namun, di satu sisi, kondisi negara-negara yang memiliki hak veto juga sedang kacau. Kelima negara tersebut, Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat; sedang saling berseteru sama lain.
"Lebih baik selesaikan persoalan di dalam,
domestic first," kata dia dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Menurut Philips, dengan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sebaiknya pemerintah menunjukkan komitmen dengan menyelesaikan satu atau dua kasus. Bahkan untuk kasus yang melibatkan TNI atau polri.
"Ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah, presiden, bisa membuat TNI dan polri melalui jalur peradilan. Karena kadang siapapun presidennya, dia tak bisa sentuh," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(EKO)
