medcom.id, Jakarta: Sekelompok orang yang tergabung dalam Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang (SKWB) berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Pemerintah Jepang tidak mendanai proyek PLTU Batu Bara di Batang, Jawa Tengah.
Juru Bicara SKWB Hadi Priyanto menyatakan ada dua perusahaan Jepang yang menjadi konsorsium proyek PLTU Batang. "Jika Jepang sepakat tidak mengucurkan dana, maka proyek PLTU ini berhenti," kata Hadi, Jumat (1/4/2016).
Hadi menyebut aksi penolakan ini merupakan yang kesekian kalinya. Desakan serupa juga pernah dilayangkan kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai pemberi dana PLTU batang.
"Deputy Division Chief Atsuki Shibuya berjanji meneruskan desakan SKWB untuk dipertimbangkan di Tokyo," tambah Hadi.
Hadi menyebut tenggat waktu pendanaan proyek PLTU Batang berakhir pada 6 April.
PLTU Batang proyek kerja sama pemerintah dengan sejumlah konsorsium swasta. PLTU Batang yang rencananya akan dibangun dengan kapasitas 2 X 1.000 megawatt ini diklaim bakal jadi PLTU batu bara terbesar se-Asia Tenggara.
Hingga saat ini masih ada sekitar 10 persen lahan yang belum dilepas warga, dari total 226 hektare kebutuhan lahan untuk membangun PLTU. Warga yang masih menolak menjual tanah merasa bakal dirugikan dengan adanya proyek PLTU.
"Tidak hanya merusak lingkungan, tapi menghancurkan ekonomi warga secara langsung," tegas Hadi.
Nelayan terancam kehilangan pekerjaan. Sebab, limbah batu bara PLTU diyakini bisa mematikan ikan di laut.
medcom.id, Jakarta: Sekelompok orang yang tergabung dalam Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang (SKWB) berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Pemerintah Jepang tidak mendanai proyek PLTU Batu Bara di Batang, Jawa Tengah.
Juru Bicara SKWB Hadi Priyanto menyatakan ada dua perusahaan Jepang yang menjadi konsorsium proyek PLTU Batang. "Jika Jepang sepakat tidak mengucurkan dana, maka proyek PLTU ini berhenti," kata Hadi, Jumat (1/4/2016).
Hadi menyebut aksi penolakan ini merupakan yang kesekian kalinya. Desakan serupa juga pernah dilayangkan kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai pemberi dana PLTU batang.
"Deputy Division Chief Atsuki Shibuya berjanji meneruskan desakan SKWB untuk dipertimbangkan di Tokyo," tambah Hadi.
Hadi menyebut tenggat waktu pendanaan proyek PLTU Batang berakhir pada 6 April.
PLTU Batang proyek kerja sama pemerintah dengan sejumlah konsorsium swasta. PLTU Batang yang rencananya akan dibangun dengan kapasitas 2 X 1.000 megawatt ini diklaim bakal jadi PLTU batu bara terbesar se-Asia Tenggara.
Hingga saat ini masih ada sekitar 10 persen lahan yang belum dilepas warga, dari total 226 hektare kebutuhan lahan untuk membangun PLTU. Warga yang masih menolak menjual tanah merasa bakal dirugikan dengan adanya proyek PLTU.
"Tidak hanya merusak lingkungan, tapi menghancurkan ekonomi warga secara langsung," tegas Hadi.
Nelayan terancam kehilangan pekerjaan. Sebab, limbah batu bara PLTU diyakini bisa mematikan ikan di laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
