Massa PA 212 Berancang-ancang Demo Lagi
Warga berunjuk rasa memprotes pembakaran bendera HTI di depan gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/10/2018). Foto: Antara/M Agung Rajasa
Jakarta: Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni (PA) 212. Aksi dijadwalkan Jumat siang, 2 November 2018.

"Kita sudah terima surat pemberitahuan (demonstrasi). Jumlah personel yang akan mengamankan, masih dihitung," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Kamis, 1 November 2018. 

Massa akan beraksi di depan kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Istana Negara. Diketahui, sebagian besar pedemo adalah massa dari eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI adalah organisasi masyarakat (ormas) yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.


Aksi serupa pernah dilakukan pada Jumat, 26 Oktober 2018. Massa ketika itu mengatasnamakan Badan Nasional Pembela Tauhid. 

Aksi besok dimaksudkan untuk respons pembakaran bendera HTI yang disebut dilakukan kader Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) di Garut, Jawa Barat. Gerakan Pemuda (GP) Ansor sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena membuat gaduh. GP Ansor menekankan yang dibakar adalah bendara HTI.

Kemarin, pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bertemu dan menyepakati untuk tak memperpanjang polemik pembakaran bendera HTI. Pertemuan dilakukan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

Ketua GP Anshor Yaqut Cholil Qaumas yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan NU dan Muhammadiyah sepakat meredam suasana pascaperistiwa pembakaran. Kedua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen tak akan ikut aksi massa.

"Tadi sepakat, masing-masing meredakan jemaahnya. Enggak usah ikut-ikutan," kata dia.

Ketua umum PBNU KH Said Aqil Siradj yakin isu ini tak akan melebar. Menurutnya, NU dan Muhammadiyah ingin mendinginkan suasana sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Insyaallah selesai," katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyarankan anggotanya untuk tak ikut demo. Muhammadiyah menilai kasus pembakaran bendera HTI masuk ranah hukum. Oleh karena itu, kasus ini harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

"Muhammadiyah sudah melarang anggota untuk turun ke jalan dan melakukan aksi massa," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 25 Oktober 2018.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id