Diskusi Peran Penegakan Hukum di Laut. Foto: Istimewa
Diskusi Peran Penegakan Hukum di Laut. Foto: Istimewa

Di Laut pun Ancaman Siber Nyata

Wandi Yusuf • 13 Januari 2022 12:19
Jakarta: Ancaman siber menjadi ancaman keamanan dan pertahanan saat ini. Bahkan, keamanan laut nasional pun tak luput dari ancaman siber.
 
"Makanya, pentingnya kualitas dan kuantitas SDM yang baik di lingkup keamanan laut nasional untuk menghadapi ancaman siber," kata Wakil Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AL, Laksamana Pertama TNI, Yayan Sofiyan, saat menjadi pembicara dalam Webinar Hukum bertema "Peran Penegakan Hukum di Laut dalam Menyukseskan Indonesia sebagai Poros Maritim" yang digagas Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, Rabu, 12 Januari 2022.
 
Menurutnya, masyarakat atau society 5.0 menuntut SDM berkualitas yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terutama, bisa beradaptasi dengan era saat ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menegaskan masyarakat 5.0 merupakan konsep yang berpusat pada manusia. Manusia mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan tantangan dengan memanfaatkan berbagai inovasi teknologi yang lahir pada Revolusi Industri 4.0.
 
Menurut Yayan, ancaman siber sudah berkelindan dengan pelanggaran hukum di laut. Seperti illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau pemancingan ilegal, perompakan dan pembajakan, penyelundupan narkotika, terorisme, serta radikalisme. 
 
"Tidak terbatas kerawanan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum, terdapat kerawanan yang disebabkan kondisi seperti bencana alam, kecelakaan di laut, penyebaran wabah penyakit, pencemaran sampah, dan perubahan iklim," tambah dia.
 
Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kolonel Hudiansyah Is Nursal, memaparkan isu kelautan bersifat multisektoral dan multidimensi. Begitu pula isu keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. 
 
"Sehingga keamanan dan penegakan hukum perlu dilakukan secara tersinergi dan terpadu,” ujar dia.
 
Dosen Magister Hukum UKI, Fernando Silalahi, membenarkan bahwa pelanggaran hukum di laut Indonesia masih tinggi. Ini karena Indonesia berada di lintasan pelayaran yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dan Benua Asia serta Benua Australia. 
 
"Keamanan laut di Indonesia masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut," kata dia.
 
Rektor UKI Dhaniswara K Harjono berharap penegakan hukum di laut semakin diperkuat. Dia berharap poros maritim yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengoptimalkan sumber daya laut di Indonesia.
 
Turut hadir dalam webinar ini Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang; Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto; Dosen Magister Hukum UKI, Fernando Silalahi; Dosen Hukum Univesitas Diponegoro Nanik Trihastuti; dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Weku Frederik Karuntu.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif