Hotspot Meningkat, Pemerintah Patroli Terpadu di 340 Desa Cegah Karhutla

Jakarta: Hotspot atau titik panas tercatat meningkat pada tahun ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendeteksi ada kenaikan sebanyak 29 hotspot dibandingkan dengan 2023. Hotspot merupakan suatu area yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya yang dapat dideteksi satelit. Keberadaan hotspot ini mengindikasikan kerawanan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "El Nino menjadi salah satu faktor yang berdampak signifikan (memunculkan hotspot)," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 20 Februari 2024. Pernyataan Laksmi itu merujuk pada data data pemantauan hotspot di provinsi rawan karhutla periode 2019 hingga 2023. Meski begitu, emisi gas rumah kaca menurun sebesar 69,74 persen dibandingkan 2019.  Dia mengatakan, untuk mencegah hotspot berubah menjadi karhutla, pemerintah akan melakukan patroli terpadu. Patroli akan dilaksanakan di 340 desa. Selain patroli terpadu, pemerintah juga berencana melancarkan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Metode ini akan dilakukan di enam provinsi rawan karhutla, yaknis di Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.  "Total durasi pelaksanaan 143 hari," kata dia.  Pelaksanaan operasi TMC melibatkan seluruh instansi terkait meliput KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mitra kerja swasta.   BRGM andalkan Sipalaga Kepala BRGM Hartono mengatakan BRGM telah memasang 168 alat pemantau tinggi muka air lahan gambut di tujuh provinsi rawan. BRGM juga telah membangun Sipalaga, sebuah sistem informasi untuk memantau kondisi hidrologis lahan gambut, khususnya tinggi muka air.  "Sistem ini bekerja secara periodik dan sistematis untuk memprediksi kerawanan karhutla di suatu wilayah, sehingga dapat mendukung penentuan lokasi operasi TMC agar lebih tepat dan objektif," kata Hartono.  Pada 2023, BRGM ikut mendukung operasi TMC di enam provinsi yaitu di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Total durasi 59 hari.   Curah hujan diprediksi rendah Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengatakan, berdasarkan analisis dan prediksi ENSO dan IOD (interaksi laut dan atmosfer), El Nino Moderat masih bertahan pada Januari 2024. Indeks ENSO diprediksi turun secara perlahan menuju Netral pada April 2024. Sementara itu, IOD Netral diprediksi terus bertahan pada Semester I 2024. Berdasarkan jumlah Zona Musim, sebanyak 76 persen wilayah Indonesia masih mengalami musim hujan, sebagian mengalami hari tanpa hujan (HTH) sangat pendek (1-5 hari). Namun, masih terdapat HTH sangat panjang tercatat selama 42 hari di Pos Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh. Pada periode Juni hingga Agustus 2024, curah hujan rendah sudah mulai terjadi di Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Sumatra, dan sebagian besar Kalimantan. "Potensi karhutla berdasarkan kondisi iklim berpotensi terjadi di Riau pada Februari dan pada musim kemarau kedua (Juni hingga Juli 2024)," kata Fachri.    Pada Agustus 2024, lanjut dia, umumnya pada kriteria menengah dan tinggi, hujan berpotensi terjadi di Sumatra Selatan, utara Lampung, sebagian besar Jawa dan Nusa Tenggara, serta Nusa Tenggara Timur dan Papua.   Cara BNPB cegah karhutla Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan mengatakan terdapat 6 wilayah provinsi prioritas kegiatan penanganan karhutla pada 2023 yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah lainnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, serta penanganan bencana kebakaran Gunung Arjuno dan Gunung Bromo, Jawa Timur. Terkait dengan itu, maka, kebijakan Kepala BNPB dalam penanganan darurat karhutla meliputi: Jangan biarkan api membesar, api sekecil apa pun dipadamkan; Lakukan pemantauan prediksi cuaca dan titik panas; Lakukan identifikasi kebutuhan; Tingkatkan koordinasi pentahelix; dan Lakukan penegakan hukum. BNPB juga melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan bencana asap akibat karhutla tahun ini, yakni: Melaksanakan rapat koordinasi rutin bersama forkopimda di enam Provinsi prioritas terjadinya karhutla. BNPB melibatkan TNI dan Polri serta seluruh elemen yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten; Memberikan dukungan logistik pemadaman karhutla dengan operasi darat berupa dukungan logistik dan peralatan pemadaman siap pakai; Memberikan dukungan pemadaman karhutla Operasi Udara berupa TMC, helikopter WB, dan patroli udara.   Bolong regulasi di beberapa provinsi Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Nyoman Sukasana mencatat masih ada beberapa provinsi yang belum memiliki regulasi terkait pengendalian karhutla.  "Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat berperan menginisiasi dan memfasilitasi penyusunan regulasi terkait karhutla di provinsi-provinsi tersebut," kata Sukasana. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak, yaitu: Memperhatikan kesejahteraan pihak-pihak yang turun langsung dalam pengendalian karhutla; Pemerintah diharapkan tidak lengah dalam pengendalian karhutla 2024 dengan mempertimbangkan masa transisi politik yang dapat berlangsung hingga akhir tahun 2024; Inovasi teknologi perlu diperkenalkan sebagai salah satu terobosan terbaru dalam menangani karhutla, terutama di lahan gambut. Perwakilan TNI, Yoyok Ary Nugroho, mengatakan TNI telah mengerahkan lebih dari 1.500 personel di Sumatra dan Kalimantan untuk meningkatkan upaya pengendalian karhutla. Selain itu, TNI juga mendukung pengendalian karhutla dalam bentuk penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa tiga jenis helikopter dalam pelaksanaan operasi TMC.