Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku sepuluh negara menawarkan bantuan kepada Indonesia usai serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN). BSSN belum mau menerima penawaran tersebut.
"Kita sudah melakukan kerja sama dengan 10 negara, kaitannya dengan keamanan siber. Mereka menawarkan juga," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Hinsa menjelaskan alasan belum menerima tawaran dari sepuluh negara tersebut. Pihaknya menunggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung, meskipun sulit.
Baca juga: BSSN Kritik Kominfo Tidak Siapkan Backup File PDN
"Tentunya karena ini masih dalam proses forensik, ini kita tunggu dulu yang hasil dari tim kita ini, baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuknya kerja sama. Sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu," ungkap Hinsa.
Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Hinsa menegaskan seharusnya ada sistem pencadangan data PDN. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada serangan siber.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analoginya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," ungkap Hinsa.
Jakarta:
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku sepuluh negara menawarkan bantuan kepada Indonesia usai serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN). BSSN belum mau menerima penawaran tersebut.
"Kita sudah melakukan kerja sama dengan 10 negara, kaitannya dengan keamanan siber. Mereka menawarkan juga," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Hinsa menjelaskan alasan belum menerima tawaran dari sepuluh negara tersebut. Pihaknya menunggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung, meskipun sulit.
Baca juga:
BSSN Kritik Kominfo Tidak Siapkan Backup File PDN
"Tentunya karena ini masih dalam proses forensik, ini kita tunggu dulu yang hasil dari tim kita ini, baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuknya kerja sama. Sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu," ungkap Hinsa.
Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Hinsa menegaskan seharusnya ada sistem pencadangan data PDN. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada serangan siber.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analoginya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," ungkap Hinsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
