Jakarta: Membumikan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan pembekalan Pancasila kepada pelajar taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kemenkumham.
BPIP menyelenggarakan webinar Nasional Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh: Membumikan Pancasila di Kalangan Mahasiswa/Taruna, pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Diskusi virtual ini digagas BPIP bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-76 RI.
Hadir pada webinar tersebut hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi; Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso; Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Aji Samekto; Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Asep Kurnia; Irjen Kemenkumham Razilu ; Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian; dan Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Nizam.
Dalam pemaparannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengingatkan mahasiswa agar mensyukuri kemerdekaan. Dia juga mengatakan pergerakan melawan penjajah awalnya dimotori oleh generasi muda pada akhir abad ke-19. Saat itu, pergerakan bercirikan kedaerahan dan bersifat sporadis. Baru pada abad ke-20, khususnya melalui Sumpah Pemuda, terjadi gerakan nasional atau kebangsaan.
"Perlu diingat, pergerakan ini dimotori oleh para pemuda. Mereka kaum terpelajar yang sebagian disekolahkan oleh Belanda," kata Yudian.
Yudian melanjutkan, pemuda-pemuda pelopor pejuang justru bersekolah dibiayai oleh pemerintah penjajah pada masa itu, namun para pemuda tetap cinta Indonesia dan bertekad mendirikan negara sendiri.
"Hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun para pemuda tersebut bersumpah mendirikan negara. Dan 17 tahun kemudian, sumpah mereka terwujud dengan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Ini adalah satu-satunya di dunia. Para pemuda yang disekolahkan kaum penjajah justru menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan yang bersifat nasional," kata Yudian.
Berkaca dari perjuangan para pemuda dalam meraih kemerdekaan, Yudian menyemangati para taruna Poltekip dan Poltekim agar kelak mampu menjadi pemimpin bangsa.
"Juga menjadi bagian dari kaum elite terpelajar, sehingga setelah mendapat pembelajaran yang diberikan oleh narasumber dalam kegiatan webinar dalam membumikan Pancasila ini para taruna bisa menjadi ASN," katanya.
Yudian lalu mengajak para taruna Poltekip dan Poltekim untuk bersyukur karena bisa mendapat akses sekolah tinggi dan mendapat beasiswa. Karena di zaman dulu, akses pendidikan hanya khusus keturunan bangsawan. Saat ini, akses pendidikan sudah terbuka.
"Cara mensyukuri dengan mempertahankan kemerdekaan yang dicapai para pemuda dahulu. Setelah itu, baru meningkatkan pencapaian kemerdekaan. Untuk meningkatkan capaian itu, pemuda harus mempersiapkan diri agar siap saat menjadi pemimpin kelak," ucap Yudian.
Tak hanya itu, pemuda pun harus siap mengembangkan potensi menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap kreatif, mandiri serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.
"Kita tidak hanya perlu untuk cakap secara kognitif menguasai sains dan teknologi. Diharapkan pula kritis inovatif, memiliki kepekaan sosial, dan mampu mengembangkan budaya," tutur Yudian.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Asep Kurnia mengucapkan terima kasih kepada BPIP yang telah memfasilitasi kegiatan webinar.
Asep menjelaskan Kemenkumham saat ini memiliki dua perguruan tinggi kedinasan, yaitu Poltekip dengan jumlah 1.207 taruna, dan Poltekim sebanyak 1.141 taruna.
Setelah lulus para taruna akan ditempatkan di unit teknis sebagai aparatur Kemenkumham.
"Pancasila dan rakyat Indonesia tidak bisa dipisahkan. Sebab, Pancasila adalah jati diri bangsa karena rumusan nilai-nilai digali dari rakyat sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa," ujar Asep.
Pancasila harus menjadi pedoman bagi siapa pun baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat.
"Agar kita tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila dapat menggalang persatuan dalam mengatasi semua tantangan. Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan dan diinternalisasi dalam kebijakan dan keputusan yang diambil," ucap Asep.
Pada kesempatan yang sama Deputi BPIP Prakoso mengatakan, manifestasi dan rasa syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan diwujudkan dengan mengaktualisasikan Pancasila.
Harapannya, nilai-nilai luhur Pancasila bisa diwariskan kepada segenap komponen bangsa khususnya kepada taruna di Poltekip dan Poltekim.
"Karena generasi milenial adalah pewaris bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Prakoso.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti tentang pola penyampaian materi mengenai Pancasila di sekolah.
Pembelajaran Pancasila di sekolah sering kali hanya berupa jargon-jargon, hapalan, penjelasannya rumit, sehingga dianggap tidak relevan oleh anak muda. Salah satu dampaknya ialah anak muda banyak yang tidak hapal Pancasila.
"Nilai-nilai Pancasila dan budaya seharusnya tidak cuma diajarkan, tapi juga ditanamkan dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam berperilaku sehari-hari," ucap Hetifah.
Jakarta: Membumikan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan pembekalan Pancasila kepada pelajar taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kemenkumham.
BPIP menyelenggarakan webinar Nasional Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh: Membumikan Pancasila di Kalangan Mahasiswa/Taruna, pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Diskusi virtual ini digagas BPIP bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-76 RI.
Hadir pada webinar tersebut hadir Kepala BPIP Yudian Wahyudi; Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso; Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Aji Samekto; Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Asep Kurnia; Irjen Kemenkumham Razilu ; Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian; dan Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Nizam.
Dalam pemaparannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengingatkan mahasiswa agar mensyukuri kemerdekaan. Dia juga mengatakan pergerakan melawan penjajah awalnya dimotori oleh generasi muda pada akhir abad ke-19. Saat itu, pergerakan bercirikan kedaerahan dan bersifat sporadis. Baru pada abad ke-20, khususnya melalui Sumpah Pemuda, terjadi gerakan nasional atau kebangsaan.
"Perlu diingat, pergerakan ini dimotori oleh para pemuda. Mereka kaum terpelajar yang sebagian disekolahkan oleh Belanda," kata Yudian.
Yudian melanjutkan, pemuda-pemuda pelopor pejuang justru bersekolah dibiayai oleh pemerintah penjajah pada masa itu, namun para pemuda tetap cinta Indonesia dan bertekad mendirikan negara sendiri.
"Hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun para pemuda tersebut bersumpah mendirikan negara. Dan 17 tahun kemudian, sumpah mereka terwujud dengan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Ini adalah satu-satunya di dunia. Para pemuda yang disekolahkan kaum penjajah justru menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan yang bersifat nasional," kata Yudian.
Berkaca dari perjuangan para pemuda dalam meraih kemerdekaan, Yudian menyemangati para taruna Poltekip dan Poltekim agar kelak mampu menjadi pemimpin bangsa.
"Juga menjadi bagian dari kaum elite terpelajar, sehingga setelah mendapat pembelajaran yang diberikan oleh narasumber dalam kegiatan webinar dalam membumikan Pancasila ini para taruna bisa menjadi ASN," katanya.
Yudian lalu mengajak para taruna Poltekip dan Poltekim untuk bersyukur karena bisa mendapat akses sekolah tinggi dan mendapat beasiswa. Karena di zaman dulu, akses pendidikan hanya khusus keturunan bangsawan. Saat ini, akses pendidikan sudah terbuka.
"Cara mensyukuri dengan mempertahankan kemerdekaan yang dicapai para pemuda dahulu. Setelah itu, baru meningkatkan pencapaian kemerdekaan. Untuk meningkatkan capaian itu, pemuda harus mempersiapkan diri agar siap saat menjadi pemimpin kelak," ucap Yudian.
Tak hanya itu, pemuda pun harus siap mengembangkan potensi menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap kreatif, mandiri serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.
"Kita tidak hanya perlu untuk cakap secara kognitif menguasai sains dan teknologi. Diharapkan pula kritis inovatif, memiliki kepekaan sosial, dan mampu mengembangkan budaya," tutur Yudian.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Asep Kurnia mengucapkan terima kasih kepada BPIP yang telah memfasilitasi kegiatan webinar.
Asep menjelaskan Kemenkumham saat ini memiliki dua perguruan tinggi kedinasan, yaitu Poltekip dengan jumlah 1.207 taruna, dan Poltekim sebanyak 1.141 taruna.
Setelah lulus para taruna akan ditempatkan di unit teknis sebagai aparatur Kemenkumham.
"Pancasila dan rakyat Indonesia tidak bisa dipisahkan. Sebab, Pancasila adalah jati diri bangsa karena rumusan nilai-nilai digali dari rakyat sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa," ujar Asep.
Pancasila harus menjadi pedoman bagi siapa pun baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat.
"Agar kita tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila dapat menggalang persatuan dalam mengatasi semua tantangan. Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan dan diinternalisasi dalam kebijakan dan keputusan yang diambil," ucap Asep.
Pada kesempatan yang sama Deputi BPIP Prakoso mengatakan, manifestasi dan rasa syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan diwujudkan dengan mengaktualisasikan Pancasila.
Harapannya, nilai-nilai luhur Pancasila bisa diwariskan kepada segenap komponen bangsa khususnya kepada taruna di Poltekip dan Poltekim.
"Karena generasi milenial adalah pewaris bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Prakoso.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti tentang pola penyampaian materi mengenai Pancasila di sekolah.
Pembelajaran Pancasila di sekolah sering kali hanya berupa jargon-jargon, hapalan, penjelasannya rumit, sehingga dianggap tidak relevan oleh anak muda. Salah satu dampaknya ialah anak muda banyak yang tidak hapal Pancasila.
"Nilai-nilai Pancasila dan budaya seharusnya tidak cuma diajarkan, tapi juga ditanamkan dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam berperilaku sehari-hari," ucap Hetifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
