Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti mengakui jika aturan moda transportasi umum boleh kembali beroperasi bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Namun, dia memastikan aturan sekarang dibuat lebih ketat.
"Kecolongan bisa terjadi. Artinya bagaimana individu berusaha nego untuk peraturan yang ada," kata Brian dalam diskusi Crosscheck, Minggu, 10 Mei 2020.
Dia membeberkan syarat dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut. Misalnya, orang yang akan bepergian harus menunjukkan surat keterangan telah melakukan pemeriksaan PCR.
"Jadi ada syarat lebih ketat yang tak diterapkan ketika kita masih di fase pencegahan," kata dia.
Baca: Pelonggaran PSBB untuk Kepentingan Kesehatan dan Ekonomi
Menurut Brian, pemerintah terbuka untuk mendapat masukan dari pihak lain perihal aturan yang rentan penyalahgunaan itu. Bahkan, pemerintah mulai gencar bersosialisasi untuk melaporkan kondisi masyarakat sipil jika mengalami keluhan.
Seluruh moda transportasi akan dibuka kembali mulai Kamis, 7 Mei 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Intinya penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan," kata Budi, dikutip dari Antara, Rabu, 6 Mei 2020.
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti mengakui jika aturan moda transportasi umum boleh kembali beroperasi bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Namun, dia memastikan aturan sekarang dibuat lebih ketat.
"Kecolongan bisa terjadi. Artinya bagaimana individu berusaha nego untuk peraturan yang ada," kata Brian dalam diskusi Crosscheck, Minggu, 10 Mei 2020.
Dia membeberkan syarat dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut. Misalnya, orang yang akan bepergian harus menunjukkan surat keterangan telah melakukan pemeriksaan PCR.
"Jadi ada syarat lebih ketat yang tak diterapkan ketika kita masih di fase pencegahan," kata dia.
Baca:
Pelonggaran PSBB untuk Kepentingan Kesehatan dan Ekonomi
Menurut Brian, pemerintah terbuka untuk mendapat masukan dari pihak lain perihal aturan yang rentan penyalahgunaan itu. Bahkan, pemerintah mulai gencar bersosialisasi untuk melaporkan kondisi masyarakat sipil jika mengalami keluhan.
Seluruh moda transportasi akan dibuka kembali mulai Kamis, 7 Mei 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Intinya penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan," kata Budi, dikutip dari Antara, Rabu, 6 Mei 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
