25 Tahun, Cita-cita Reformasi Bak Jauh Panggang dari Api

Jakarta: Setelah 25 tahun berlalu, tujuan atau cita-cita reformasi dinilai masih jauh panggang dari api. Pejuang Kebangkitan Pergerakan 98 bahkan menyebut, pemerintahan negara saat ini karena dinilai tidak sesuai dengan amanat dan cita-cita Reformasi 1998. Koordinator Pejuang Kebangkitan Pergerakan 98 Mahendra Uttunggadewa mengajak seluruh pihak agar merapatkan barisan untuk melanjutkan perjuangan yang digaungkan pada tahun 1998 serta memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan. "Kami aktivis gerakan mahasiswa 1998, dengan ini menyatakan bahwa Reformasi 1998 telah gagal total karena sudah mengkhianati cita-cita reformasi, bahkan lebih dari itu sudah mengkhianati cita-cita kemerdekaan," kata dia dalam keterangan kepada Medcom.id, Senin, 22 Mei 2023. Dandhi sapaan akrabnya, mengungkapkan, setelah reformasi 25 tahun berlalu, hanya sebagian kecil dari tuntutan reformasi yang berjalan. Berbagai masalah seperti korupsi, penyelesaian pelanggaran HAM hingga kini juga belum menemui titik terang. "Korupsi masih terus merajalela, oligarki tetap bercokol, dan pelanggaran HAM belum juga ada penuntasan. Bahkan ada ancang-ancang Dwifungsi TNI bakal hidup lagi. Ini utang sejarah aktivis 98 kepada rakyat Indonesia yang belum selesai," ujarnya. Korupsi semakin menjadi Juru Bicara Pejuang Kebangkitan Pergerakan 98 Embay Supriyantoro menyampaikan, salah satu tuntutan Reformasi 1998 yaitu hapuskan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Namun, hal itu belum terwujud bahkan saat ini semakin parah. "Kalau bicara sebelum 1998, korupsi itu hanya terpusat di Cendana. Kini, korupsi telah menyebar sampai ke tingkat kepala desa. Begitu pula dengan pejabat pemerintahan maupun anggota DPR banyak terlibat korupsi," ungkap dia.   Embay menegaskan, para Pejuang Kebangkitan Pergerakan 98 telah menempatkan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap seluruh aspek peri kehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara yang harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.  "Upaya pemiskinan terhadap pelaku kejahatan korupsi melalui perampasan aset mutlak perlu dilakukan tidak hanya untuk memberi efek jera, namun juga menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Rechtsstaat yang mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh warga bangsa,'' ujarnya. Selain itu, para aktivis juga terus berjuang menegakkan supremasi sipil. Hal-hal yang berpotensi menghadirkan kembali Dwifungsi TNI dan Dwifungsi Polri harus ditempatkan sebagai upaya untuk mengembalikan Rezim Orde Baru yang represif dan membunuh proses demokrasi. Konsolidasi dan sinergi Sebagai tindak lanjut, para aktivis 98 akan terus melakukan konsolidasi kebangsaan dengan seluruh elemen dan komponen masyarakat. Hal ini meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara baik secara multidimensional maupun interdisipliner. "Guna terus mengingatkan akan adanya bahaya dan ancaman intervensi kepentingan asing yang berpotensi memunculkan konflik horizontal sehingga mengancam dan membahayakan kelangsungan Negara Republik Indonesia," kata dia. Selain itu, Pergerakan Kebangkitan 98 akan terus membuka dialog dengan semua pihak untuk secara sinergis bersama-sama berjuang demi penyelamatan bangsa dalam bentuk karya-karya yang memberikan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id