Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak ingin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dibubarkan. Sebab, ada ribuan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut.
"Pertimbangan di situ banyak santri, cukup besar jumlahnya," ujar Wapres di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juli 2023.
Wapres lebih setuju dilakukan pembinaan terhadap ribuan santri Ponpes Al Zaytun. Sehingga, pemahaman santri sesuai dengan akidah Islam dan komitmen kebangsaan.
"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar," jelas dia.
Namun, keputusan akhir dari kasus Ponpes Al Zaytun akan disampaikan Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud MD untuk menyelesaikan polemik ponpes tersebut.
"Saya sudah mempercayakan kepaa Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa," jelas Ma'ruf.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu terindikasi terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Hasil temuan itu menjadi salah satu bahan yang dilaporkan kepada Mahfud MD.
"Ada (indikasi NII)," ucap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 3 Juli 2023.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini menuturkan hasil temuan data dan fakta dari tim investigasi telah disampaikan ke Mahfud MD. Tim investigasi menyimpulkan dengan merekomendasikan agar ponpes tersebut dibubarkan atau dibekukan secepatnya.
"Pesantrennya direkomendasi untuk dibekukan atau dibubarkan tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," beber dia.
Jakarta: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin tidak ingin
Pondok Pesantren (Ponpes)
Al Zaytun dibubarkan. Sebab, ada ribuan santri yang menuntut ilmu di ponpes tersebut.
"Pertimbangan di situ banyak santri, cukup besar jumlahnya," ujar Wapres di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juli 2023.
Wapres lebih setuju dilakukan pembinaan terhadap ribuan santri Ponpes Al Zaytun. Sehingga, pemahaman santri sesuai dengan akidah Islam dan komitmen kebangsaan.
"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar," jelas dia.
Namun, keputusan akhir dari kasus Ponpes Al Zaytun akan disampaikan Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud MD untuk menyelesaikan polemik ponpes tersebut.
"Saya sudah mempercayakan kepaa Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa," jelas Ma'ruf.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu terindikasi terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Hasil temuan itu menjadi salah satu bahan yang dilaporkan kepada Mahfud MD.
"Ada (indikasi NII)," ucap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 3 Juli 2023.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini menuturkan hasil temuan data dan fakta dari tim investigasi telah disampaikan ke Mahfud MD. Tim investigasi menyimpulkan dengan merekomendasikan agar ponpes tersebut dibubarkan atau dibekukan secepatnya.
"Pesantrennya direkomendasi untuk dibekukan atau dibubarkan tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
