medcom.id, Berau: Nasib 1.300 karyawan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT Kiani Kertas) masih terus dalam bayang ketidakjelasan. Pasalnya, pembayaran gaji yang menjadi hak karyawan harus selalu tertunda tiap bulan, bahkan mereka diharuskan 'berteriak' terlebih dahulu baru gaji mereka dibayarkan oleh perusahaan.
Namun, tidak semua masalah keuangan karyawan terselesaikan dengan baik. Masih banyak karyawan yang belum mendapatkan dibayarkan pesangonnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan.
Perusahaan milik Prabowo Subianto di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur itu mulai mengalami kesulitan keuangan akhir 2013. Produksi pulp yang menjadi bahan baku kertas semakin menurun.
Padahal, tiap harinya perusahaan memproduksi sekitar 1500 hingga 200 ton pulb. "Kami sebagai pekerja juga memahami kondisi keuangan perusahaan yang memang jarang beroperasi. Tapi, tidak juga harus menunggu lama hingga 5 bulan baru gaji dibayarkan. Tidak ada penghasilan tambahan. Kalau tidak dibayar tepat waktu, keluarga kami makan apa. Jadi bertetiak dulu, baru dibayar," kata Sekretaris Pekerja PT Kertas Nusantara, Syaiful saat dihubungi di Berau, Senin (24/6/2014).
Menurutnya, turunnya produksi perusahaan dikarenakan kurangnya kayu akasia yang menjadi bahan baku utama pembuatan pulp (bahan baku kertas).
Ketersediaan bahan baku di dalam negeri terutama di Kalimantan Timur dari perusahaan HTI terus berkurang. Bahkan, untuk mencari bahan baku, terkadang harus mengimpor dari Australia.
Kondisi itu menyebabkan keuangan perusahaan mengalami krisis dan berdampak pada pembayaran gaji karyawan tersendat dan sejumlah karyawan dirumahkan hingga batas waktu yang ditentu.
Kondisi sebagian karyawan yang dirumahkan tersebut harus mencari pekerjaan tambahan sebagai tukang ojek atau nelayan hingga menunggu adanya kejelasan kembali bekerja di perusahaan.
"Memang banyak yang dirumahkan, ada juga yang mengundurkan diri. Biasalah dalam perusahaan kalau mengalami krisis keuangan. Apalagi perusahaan harus mengeluarkan biaya gaji karyawan berkisar Rp10 milliar hingga Rp11 milliar tiap bulannya. Tapi, sekali lagi, kami menginginkan hak hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundangan," tegas dia.
Pihaknya juga menginginkan perusahaan itu tetap beroperasi karena mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar, dibanding dengan perusahaan pertambangan di Berau.
Keberadaan perusahaan itu juga memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Berau yang merupakan satu satunya perusahaan pulp di Pulau Kalimantan.
"Itu harapan kami, perusahaan tetap beroperasi, di sisi lain pembayaran hak karyawan harus dilakukan tepat waktu," ujarnya.
Rencananya, pada Selasa (24/6/2014), ribuan pekerja PT Kertas Nusantara akan berdemonstrasi untuk menuntut hak mereka di depan kantor DPRD Berau, namun rencana itu batal setelah adanya kesediaan perusahaan membayar gaji mereka.
medcom.id, Berau: Nasib 1.300 karyawan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT Kiani Kertas) masih terus dalam bayang ketidakjelasan. Pasalnya, pembayaran gaji yang menjadi hak karyawan harus selalu tertunda tiap bulan, bahkan mereka diharuskan 'berteriak' terlebih dahulu baru gaji mereka dibayarkan oleh perusahaan.
Namun, tidak semua masalah keuangan karyawan terselesaikan dengan baik. Masih banyak karyawan yang belum mendapatkan dibayarkan pesangonnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan.
Perusahaan milik Prabowo Subianto di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur itu mulai mengalami kesulitan keuangan akhir 2013. Produksi pulp yang menjadi bahan baku kertas semakin menurun.
Padahal, tiap harinya perusahaan memproduksi sekitar 1500 hingga 200 ton pulb. "Kami sebagai pekerja juga memahami kondisi keuangan perusahaan yang memang jarang beroperasi. Tapi, tidak juga harus menunggu lama hingga 5 bulan baru gaji dibayarkan. Tidak ada penghasilan tambahan. Kalau tidak dibayar tepat waktu, keluarga kami makan apa. Jadi bertetiak dulu, baru dibayar," kata Sekretaris Pekerja PT Kertas Nusantara, Syaiful saat dihubungi di Berau, Senin (24/6/2014).
Menurutnya, turunnya produksi perusahaan dikarenakan kurangnya kayu akasia yang menjadi bahan baku utama pembuatan pulp (bahan baku kertas).
Ketersediaan bahan baku di dalam negeri terutama di Kalimantan Timur dari perusahaan HTI terus berkurang. Bahkan, untuk mencari bahan baku, terkadang harus mengimpor dari Australia.
Kondisi itu menyebabkan keuangan perusahaan mengalami krisis dan berdampak pada pembayaran gaji karyawan tersendat dan sejumlah karyawan dirumahkan hingga batas waktu yang ditentu.
Kondisi sebagian karyawan yang dirumahkan tersebut harus mencari pekerjaan tambahan sebagai tukang ojek atau nelayan hingga menunggu adanya kejelasan kembali bekerja di perusahaan.
"Memang banyak yang dirumahkan, ada juga yang mengundurkan diri. Biasalah dalam perusahaan kalau mengalami krisis keuangan. Apalagi perusahaan harus mengeluarkan biaya gaji karyawan berkisar Rp10 milliar hingga Rp11 milliar tiap bulannya. Tapi, sekali lagi, kami menginginkan hak hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundangan," tegas dia.
Pihaknya juga menginginkan perusahaan itu tetap beroperasi karena mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar, dibanding dengan perusahaan pertambangan di Berau.
Keberadaan perusahaan itu juga memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Berau yang merupakan satu satunya perusahaan pulp di Pulau Kalimantan.
"Itu harapan kami, perusahaan tetap beroperasi, di sisi lain pembayaran hak karyawan harus dilakukan tepat waktu," ujarnya.
Rencananya, pada Selasa (24/6/2014), ribuan pekerja PT Kertas Nusantara akan berdemonstrasi untuk menuntut hak mereka di depan kantor DPRD Berau, namun rencana itu batal setelah adanya kesediaan perusahaan membayar gaji mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
