medcom.id, Bogor: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanan. Pasalnya, ancaman terhadap negara sudah berubah.
"Di era globalisasi saat ini, ancaman terhadap negara sudah semakin beragam, pertahanan semesta menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan nasional," kata Wiranto dalam kuliah umumnya di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2017.
Menurut dia, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin kritis, melalui penggunaan internet. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, karena pola ancaman juga ikut berubah seiring perubahan zaman.
Perkembangan teknologi di masyarakat membuat tugas Menkopolhukam menjadi lebih banyak. Hal ini lantaran urusan politik, hukum, dan keamanan berhubungan langsung dengan individu manusia.
Wiranto menyebutkan, dalam konstelasi global, setiap negara melakukan kerja sama dengan negara lain, baik secara bilateral, multilateral dan konteks lainnya. "Secara formal setiap negara melakukan kerja sama, tapi apakah kerja sama itu tulus dan total," beber dia.
Presiden Joko Widodo, lanjut dia, dalam pertemuan tingkat ASEAN menyampaikan, walau secara formal mereka menjalin kerja sama tetapi setiap negara saling bersaing. Masing-masing mengamankan dan melindungi warga negaranya.
"Hubungan antar negara esensinya adalah persaingan. Negara harus melihat ancaman itu ada, tidak ada yang tidak ancaman. Ancaman terhadap negara ditentukan banyak faktor, banyak jurusan yang mengancam keselamatan negara," jelas dia.
Dia menjelaskan, ketika ancaman datang, negara sudah bertindak melakukan operasi intelijen, lalu mengantisipasi dengan operasi Yuda. Sistem pertahanan Indonesia pun harus berubah semakin kuat.
Menurut Wiranto, memperkuat pertahanan harus dilakukan dari dalam dan juga ke luar. Pasalnya, invasi tidak lagi dari satu negara ke negara lain.
Bentuk perang sudah berbeda. Ada proxy war, dari ancaman tradisional menjadi perang konservatif dan nonkonservatif.
Ia menyampaikan, ketika Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan dari pinggiran, itu menunjukkan pemerintah telah menyadari ancaman yang sudah berubah. Sistem pertahanan juga diperkuat keluar.
"Seharusnya Indonesia dengan batas wilayah terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, harus lebih kuat menjaga pertahanan wilayah perbatasan. Jangan seperti saat ini wilayah perbatasan kita telanjang," tekan dia.
medcom.id, Bogor: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanan. Pasalnya, ancaman terhadap negara sudah berubah.
"Di era globalisasi saat ini, ancaman terhadap negara sudah semakin beragam, pertahanan semesta menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan nasional," kata Wiranto dalam kuliah umumnya di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2017.
Menurut dia, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin kritis, melalui penggunaan internet. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, karena pola ancaman juga ikut berubah seiring perubahan zaman.
Perkembangan teknologi di masyarakat membuat tugas Menkopolhukam menjadi lebih banyak. Hal ini lantaran urusan politik, hukum, dan keamanan berhubungan langsung dengan individu manusia.
Wiranto menyebutkan, dalam konstelasi global, setiap negara melakukan kerja sama dengan negara lain, baik secara bilateral, multilateral dan konteks lainnya. "Secara formal setiap negara melakukan kerja sama, tapi apakah kerja sama itu tulus dan total," beber dia.
Presiden Joko Widodo, lanjut dia, dalam pertemuan tingkat ASEAN menyampaikan, walau secara formal mereka menjalin kerja sama tetapi setiap negara saling bersaing. Masing-masing mengamankan dan melindungi warga negaranya.
"Hubungan antar negara esensinya adalah persaingan. Negara harus melihat ancaman itu ada, tidak ada yang tidak ancaman. Ancaman terhadap negara ditentukan banyak faktor, banyak jurusan yang mengancam keselamatan negara," jelas dia.
Dia menjelaskan, ketika ancaman datang, negara sudah bertindak melakukan operasi intelijen, lalu mengantisipasi dengan operasi Yuda. Sistem pertahanan Indonesia pun harus berubah semakin kuat.
Menurut Wiranto, memperkuat pertahanan harus dilakukan dari dalam dan juga ke luar. Pasalnya, invasi tidak lagi dari satu negara ke negara lain.
Bentuk perang sudah berbeda. Ada
proxy war, dari ancaman tradisional menjadi perang konservatif dan nonkonservatif.
Ia menyampaikan, ketika Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan dari pinggiran, itu menunjukkan pemerintah telah menyadari ancaman yang sudah berubah. Sistem pertahanan juga diperkuat keluar.
"Seharusnya Indonesia dengan batas wilayah terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, harus lebih kuat menjaga pertahanan wilayah perbatasan. Jangan seperti saat ini wilayah perbatasan kita telanjang," tekan dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
