Lockdown Tidak Bisa Serta Merta Diterapkan di Pulau Jawa

Jakarta: Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut pembatasan sosial secara besar-besaran atau lockdown tidak bisa serta merta dilakukan. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan banyak aspek. "Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan," kata Wiku di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Kamis, 28 Januari 2021. Wiku mengatakan setiap kebijakan harus menyesuaikan kondisi dan risiko penularan covid-19 di daerah masing-masing. Contohnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang hanya berlaku di tujuh provinsi. Tujuh provinsi itu, ialah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Saat ini, pemerintah tengah berupa meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T) sebagai langkah deteksi dini. (Baca: Epidemiolog Sarankan Pulau Jawa Lockdown Satu Bulan) "Ini juga salah satu upaya pemetaan terhadap mereka yang positif dan juga kontak erat. Tentunya, upaya 3T ini tidak mudah dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan banyaknya jumlah penduduk," ujarnya. Sebelumnya, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menyarankan pemerintah memberlakukan lockdown di Pulau Jawa minimal satu bulan. Sebab, Pulau Jawa penyumbang kasus aktif covid-19 tertinggi. Selain itu, positivity rate di Pulau Jawa sudah di atas 20 persen. Angka ini empat kali lipat standar maksimal Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), yakni 5 persen. "Kalau di atas 20 persen, pandemi sudah sangat tidak terkendali," ucap Dicky kepada Medcom.id, Kamis, 28 Januari 2021.