Jakarta: Upaya rakyat Indonesia bersatu melawan pandemi covid-19 nyatanya bertolak belakang dengan perilaku wakil rakyat di sejumlah daerah. Seperti mogok bekerja di Kabupaten Bungo Jambi dan kericuhan pembahasan RPJMD di Kabupaten Solok, Sumbar.
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi menilai, pandemi ini tengah dijadikan komoditas politik. Karim menjelaskan, krisis harus menuntun terjadinya perubahan. Terdapat perubahan pragmatik, yaitu mengutamakan dan mencegah kerusakan yang lebih berat ketimbang perfeksionisme. Pemimpin harus bersikap decisive, yakni berani mengambil keputusan yang berorientasi kepada rakyat.
“Mereka melihat ini sebagai sebuah komoditas politik yang bisa ditransformasi sebagai alat simbolik untuk mengkonsolidasikan kepentingan tertentu,” ujar Karim dalam tayangan Metro Pagi Primetime Metro TV pada Sabtu, 21 Agustus 2021.
Karim menegaskan, para wakil rakyat harus memandang wabah ini sebagai ancaman dan tantangan bersama. Tanggung jawab untuk mengambil peran sebagai bagian atas usaha pengendalian. Mengatasi kerusakan disebut jauh lebih penting daripada memajukan inovasi.
“Keberanian pemimpin untuk mengoreksi keputusan, misalnya sudah mengandalkan jas dengan merek tertentu dan membeli mobil mewah untuk kendaraan dinas,” jelas Karim.
Menurut Karim, pemimpin dan para wakil rakyat diharapkan tidak kehilangan fokus terhadap kepentingan rakyat. Memiliki kesadaran dan kepekaan bahwa berbagai kebijakan yang diambil menyangkut sisi krisis manusiawi.
“Apabila orientasi masyarakat berbeda dengan apa yang ditujukan oleh pejabat publik termasuk DPR, sulit dibangun kepercayaan atas apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah,” terangnya.
Guru Besar Komunikasi Politik UPI ini pun berharap, berbagai disorientasi politik atau tindakan berbeda tidak kembali bermunculan kedepannya. Para wakil rakyat diimbau untuk meningkatkan empati dan mengubah sudut pandang terhadap pandemi covid-19.
“Manajemen krisis mengatakan setiap tahapan itu hanya mungkin terjadi kalau terlaksana proses komunikasi yang empatik dan berbasis pada kepentingan bersama,” ujarnya. (Nadia Ayu)
Jakarta: Upaya rakyat Indonesia bersatu melawan pandemi covid-19 nyatanya bertolak belakang dengan perilaku wakil rakyat di sejumlah daerah. Seperti mogok bekerja di Kabupaten Bungo Jambi dan kericuhan pembahasan RPJMD di Kabupaten Solok, Sumbar.
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi menilai, pandemi ini tengah dijadikan komoditas politik. Karim menjelaskan, krisis harus menuntun terjadinya perubahan. Terdapat perubahan pragmatik, yaitu mengutamakan dan mencegah kerusakan yang lebih berat ketimbang perfeksionisme. Pemimpin harus bersikap decisive, yakni berani mengambil keputusan yang berorientasi kepada rakyat.
“Mereka melihat ini sebagai sebuah komoditas politik yang bisa ditransformasi sebagai alat simbolik untuk mengkonsolidasikan kepentingan tertentu,” ujar Karim dalam tayangan Metro Pagi Primetime Metro TV pada Sabtu, 21 Agustus 2021.
Karim menegaskan, para wakil rakyat harus memandang wabah ini sebagai ancaman dan tantangan bersama. Tanggung jawab untuk mengambil peran sebagai bagian atas usaha pengendalian. Mengatasi kerusakan disebut jauh lebih penting daripada memajukan inovasi.
“Keberanian pemimpin untuk mengoreksi keputusan, misalnya sudah mengandalkan jas dengan merek tertentu dan membeli mobil mewah untuk kendaraan dinas,” jelas Karim.
Menurut Karim, pemimpin dan para wakil rakyat diharapkan tidak kehilangan fokus terhadap kepentingan rakyat. Memiliki kesadaran dan kepekaan bahwa berbagai kebijakan yang diambil menyangkut sisi krisis manusiawi.
“Apabila orientasi masyarakat berbeda dengan apa yang ditujukan oleh pejabat publik termasuk DPR, sulit dibangun kepercayaan atas apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah,” terangnya.
Guru Besar Komunikasi Politik UPI ini pun berharap, berbagai disorientasi politik atau tindakan berbeda tidak kembali bermunculan kedepannya. Para wakil rakyat diimbau untuk meningkatkan empati dan mengubah sudut pandang terhadap pandemi covid-19.
“Manajemen krisis mengatakan setiap tahapan itu hanya mungkin terjadi kalau terlaksana proses komunikasi yang empatik dan berbasis pada kepentingan bersama,” ujarnya. (
Nadia Ayu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
