Wakil Ketua KPK Terpilih Lili Pintauli Siregar. Foto:  MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Terpilih Lili Pintauli Siregar. Foto: MI/Susanto

Wakil Ketua KPK Terpilih Lili Pintauli Dukung SP3

Nasional pansel kpk capim kpk
Candra Yuri Nuralam • 15 September 2019 14:18
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terpilih Lili Pintauli Siregar mendukung pasal yang mengatur Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002. Pasal tersebut memberikan kepastian hukum perkara yang lama terkatung-katung.
 
"SP3 saya setuju, soalnya banyak keluhan masyarakat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merasa sulit untuk berkembang. Beberapa misalnya ketidakjelasan status sebagai tersangka," kata Lili di Hotel Sofyan, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 15 September 2018.
 
Lili menilai dampak proses penanganan kasus yang berlarut-larut turut berimbas kepada banyak pihak, khususnya apabila tersangka adalah pihak swasta. Roda perusahaan menjadi terganggu karena status tersangka yang disematkan kepada yang bersangkutan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Imbasnya, seperti pengurangan produksi perusahaan yang berimbas pada jajaran karyawan di bawahnya. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi.
 
"Bisakah ketika kasus pidana ditegakkan secara hukum tapi tidak mengganggu aspek lain sehingga ada penegakan hukum namun tidak membuat derita pada orang lain," ujar Lili.
 
Sementara itu, Lili menilai beberapa poin termasuk SP3 dalam revisi undang-undang KPK sudah sesuai. Dia sendiri mendukung revisi undang-undang yang sedang digodok saat ini.
 
Dia juga mengatakan siap untuk menjalankan hasil revisi di kepemimpinannya ke depan. Menurutnya, tugas pimpinan KPK hanya menjalankan putusan undang-undang bukan mengomentari.
 
"Kita kan hanya penyelenggara negara. Apapun revisi UU itu harus dilaksakan oleh mereka sebagai penanggung jawab atas hal itu," tutupnya.
 
SP3 diatur dalam Pasal 40 draf revisi UU KPK. Dalam pasal tersebut, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun.
 
Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru berdasarkan putusan praperadilan.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif