Jakarta: Satgas Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji ulang sejumlah kebijakan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satunya penerapan perluasan ganjil genap di Ibu Kota.
"Proses ini (penambahan kasus) terkait juga dengan policy yang ada di pemerintah DKI yang terkait dengan PSBB. Itu perlu review. Salah satunya juga aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor," kata Wiku di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta Timur, Senin, 31 Agustus 2020.
Ganjil genap berpotensi menyebabkan peningkatan kasus covid-19. Sebab, banyak masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke umum.
"Terjadi peningkatan alat transportasi, mobilitas penduduk dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apakah memiliki kontribusi pada tingkat penularan," ujar dia.
Baca: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.000 Dua Hari Terakhir
Satgas Penanganan Covid-19 juga mengingatkan pemerintahan Anies Baswedan terkait potensi penularan di perkantoran dan industri. Pemprov DKI harus memastikan perusahaan menerapkan kapasitas karyawan di kantor maksimal 50 persen.
"Dan tetap harus mengimplementasikan work from home sehingga masyarakat yang bekerja di kantor tidak melebihi kapasitas," ujar dia.
Hingga sore ini, DKI Jakarta tercatat memiliki kasus covid-19 tertinggi di Indonesia dengan 39.037 kasus. DKI juga memiliki kasus aktif terbanyak dengan 7.720 pasien covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 juga mengingatkan pemerintahan Anies Baswedan terkait potensi penularan di perkantoran dan industri. Pemprov DKI harus memastikan perusahaan menerapkan kapasitas karyawan di kantor maksimal 50 persen.
"Dan tetap harus mengimplementasikan
work from home sehingga masyarakat yang bekerja di kantor tidak melebihi kapasitas," ujar dia.
Hingga sore ini, DKI Jakarta tercatat memiliki kasus covid-19 tertinggi di Indonesia dengan 39.037 kasus. DKI juga memiliki kasus aktif terbanyak dengan 7.720 pasien covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
