Sertifikasi Kontraktor Proyek Infrastruktur Dinilai Perlu Diaudit
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Dok.DPR RI
Jakarta: Sertifikasi kontraktor proyek infrastruktur dinilai perlu diaudit. Hal itu penting untuk memastikan prosedur keamanan dan keselamatan pekerjaan konstruksi terpenuhi.
 
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendorong pemerintah memperluas evaluasi dengan melakukan audit sertifikasi seluruh kontraktor proyek infrastruktur. Prosedur keamanan dan keselamatan proyek harus sesuai dengan standar yang diatur undang-undang. 
 
"Untuk memastikan bahwa BUMN Karya kita memang memiliki kemampuan sebagai badan usaha konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya,” kata Sigit melalaui keterangan tertulis, Kamis, 22 Februari 2018.
 
Insiden kecelakaan kerja yang berulang mengindikasikan profesionalitas dalam pelaksanaan pekerjaan perlu diperiksa. Pengecekan ulang menjadi wajib bagi kontraktor proyek sebelum melanjutkan pengerjaan.

 

"Kalau proyek yang dikerjakan badan usaha ini sering bermasalah, berarti ada masalah dalam sertifikasinya. Jangan-jangan hanya formalitas. Karena itu, perlu dievaluasi ulang. Karena ini menyangkut kredibilitas kita dimata dunia. BUMN Karya kita kan banyak juga yang mengerjakan proyek di luar negeri,” ujar Sigit.
 
Tak hanya hanya itu, lanjut Sigit, evaluasi juga perlu menyasar sertifikasi kompetensi kerja. Agar menyeluruh hingga hulu, lisensi lembaga yang mengeluarkan sertfikasi kompetensi kerja juga perlu dilakukan hal yang sama.
 
"Kalau human error selalu berulang, berarti ada yang salah. Tidak memenuhi kompetensi atau sertfikasinya abal-abal,” imbuhnya.
 
Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan instruksi moratorium seluruh proyek tol layang (elevated tol) di Indonesia. Itu dilakukan menyusul sering terjadinya kecelakaan proyek infrastruktur.






(FZN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360