medcom.id, Jakarta: Wakil Sekjen Partai NasDem Akbar Faizal mengatakan, penentuan kabinet sepenuhnya hak preogratif presiden. Presiden sebagai pengguna menteri pasti mengetahui betul kebutuhannya mengenai komposisi kabinet untuk menopang program kerja. Koalisi penyokong presiden terpilih Joko Widodo, kata Akbar, tidak akan mencampuri format kabinet.
"Yang saya tahu, Pak Jokowi sedang mencermati bagaimana bentuk kabinet kerjanya nanti agar bisa maksimal dan efektif mendukung program kerjanya ketika berkampanye. Apapun bentuknya, termasuk menghapus kursi wakil menteri, NasDem tidak akan mencampurinya," kata Faizal di Jakarta, Jumat (1/8/2014).
Sebagai partai penyokong Jokowi, NasDem bakal mendukung apapun keputusan Jokowi sepanjang hal itu dilakukan demi menciptakan pemerintahan efektif. Meski demikian, ia menilai ada sejumlah posisi kementerian yang memang membutuhkan posisi wakil menteri karena tingginya beban kerja. "Saya pernah duduk di dewan, jadi tahu betul ada kementerian yang bakal kewalahan kalau tidak ada wamen. Tapi, sepenuhnya itu hak presiden karena beliau yang paham soal kebutuhannya," tutur dia.
Pendapat senada diungkapkan Ketua DPP Hanura Saleh Husin. Menurut dia, penghapusan jabatan wamen adalah keniscayaan jika Jokowi menganggap posisi itu tidak efektif. Husin berpendapat kehadiran wamen bisa berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan. Yang terpenting saat ini, kata Saleh, adalah memilih calon menteri yang kompeten di bidangnya.
Ketua PKB Marwan Jafar melontarkan pernyataan serupa. Ia enggan mencampuri hak preogratif presiden soal pembentukan kabinet. "Beliau lebih bijak menentukan mana yang terbaik buat mendukung kinerjanya," ujar Marwan.
medcom.id, Jakarta: Wakil Sekjen Partai NasDem Akbar Faizal mengatakan, penentuan kabinet sepenuhnya hak preogratif presiden. Presiden sebagai pengguna menteri pasti mengetahui betul kebutuhannya mengenai komposisi kabinet untuk menopang program kerja. Koalisi penyokong presiden terpilih Joko Widodo, kata Akbar, tidak akan mencampuri format kabinet.
"Yang saya tahu, Pak Jokowi sedang mencermati bagaimana bentuk kabinet kerjanya nanti agar bisa maksimal dan efektif mendukung program kerjanya ketika berkampanye. Apapun bentuknya, termasuk menghapus kursi wakil menteri, NasDem tidak akan mencampurinya," kata Faizal di Jakarta, Jumat (1/8/2014).
Sebagai partai penyokong Jokowi, NasDem bakal mendukung apapun keputusan Jokowi sepanjang hal itu dilakukan demi menciptakan pemerintahan efektif. Meski demikian, ia menilai ada sejumlah posisi kementerian yang memang membutuhkan posisi wakil menteri karena tingginya beban kerja. "Saya pernah duduk di dewan, jadi tahu betul ada kementerian yang bakal kewalahan kalau tidak ada wamen. Tapi, sepenuhnya itu hak presiden karena beliau yang paham soal kebutuhannya," tutur dia.
Pendapat senada diungkapkan Ketua DPP Hanura Saleh Husin. Menurut dia, penghapusan jabatan wamen adalah keniscayaan jika Jokowi menganggap posisi itu tidak efektif. Husin berpendapat kehadiran wamen bisa berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan. Yang terpenting saat ini, kata Saleh, adalah memilih calon menteri yang kompeten di bidangnya.
Ketua PKB Marwan Jafar melontarkan pernyataan serupa. Ia enggan mencampuri hak preogratif presiden soal pembentukan kabinet. "Beliau lebih bijak menentukan mana yang terbaik buat mendukung kinerjanya," ujar Marwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)
