Jakarta: Ratusan warga perumahan elit ASYA di Jakarta Timur, yang tergabung dalam Paguyuban Warga ASYA, menggelar aksi damai di area Marketing Gallery ASYA pada Sabtu pagi (23/5/2026) pukul 10:00 – 12:00 WIB.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam warga terhadap jajaran Direksi (BOD) PT Asya Mandira Land (AML) yang terus bungkam dan enggan merespons keluhan konsumen secara langsung terkait transparansi pengelolaan lingkungan dan status Club House.
Warga menyayangkan sikap top management pengembang yang dinilai tidak profesional dan menghindari dialog langsung. “Kehadiran warga dari seluruh cluster di tengah guyuran hujan menunjukkan bahwa persoalan ini sangat serius. Kami membeli hunian dengan nilai investasi tinggi, namun saat meminta kejelasan hak, tidak ada satu pun perwakilan manajemen baik dari pengembang maupun pengelola kawasan (Asya Estate Management/AEM) yang berani menemui kami,” ujar Gerard Thema, perwakilan Paguyuban Warga ASYA dalam keteranganya dikutip Selasa, 2 Juni 2026.
Soroti Transparansi Aset dan Isu Fasos/Fasum
Dari sudut pandang ekonomi dan perlindungan konsumen, warga menuntut kejelasan mengenai legalitas dan status fasilitas Club House. Fasilitas yang awalnya dipasarkan sebagai keuntungan eksklusif bagi pembeli, diduga telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum (Fasos/Fasum).
Thema mengungkapkan jika benar, maka hal ini dinilai berpotensi merugikan hak-hak konsumen yang telah membayar mahal untuk utilitas tersebut. Selain isu aset, warga juga menyoroti buruknya tata kelola lingkungan oleh AEM, termasuk masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang juga berada di Club House masing-masing cluster, di tengah rencana sepihak pengelola untuk menaikkan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Ultimatum 7 Hari dan Gerakan Boikot IPL
Sebagai bentuk protes terukur terhadap kebuntuan komunikasi ini, Paguyuban Warga
ASYA secara resmi mengeluarkan tiga poin pernyataan sikap:
1. Ultimatum 7x24 Jam: Memberikan waktu maksimal 7 hari kepada jajaran Direksi PT Asya Mandira Land dan manajemen AEM untuk menggelar pertemuan resmi dan terbuka guna menyelesaikan tuntutan warga.
2. Tuntut Transparansi Tertulis: Meminta kejelasan hitam di atas putih terkait status dan eksklusivitas fasilitas Club House sesuai komitmen awal pemasaran, transparansi penyerahan Fasos/Fasum ke Pemprov DKI, status perizinan dari pengembang, terutama AMDAL, serta pembatalan kenaikan IPL sebelum ada perbaikan nyata pada sistem IPAL.
3. Gerakan Tunda Bayar IPL (Boikot): Warga sepakat untuk melakukan aksi kolektif menunda pembayaran IPL hingga ada solusi konkret dan tertulis dari pihak pengembang.
Warga menegaskan bahwa aksi ini ditempuh secara konstitusional demi melindungi hak ekonomi mereka sebagai konsumen. Warga mendesak PT Asya Mandira Land segera menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan bertanggung jawab kepada para komunitinya.
Jakarta: Ratusan
warga perumahan elit ASYA di Jakarta Timur, yang tergabung dalam Paguyuban Warga ASYA, menggelar aksi damai di area Marketing Gallery ASYA pada Sabtu pagi (23/5/2026) pukul 10:00 – 12:00 WIB.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam warga terhadap jajaran Direksi (BOD) PT Asya Mandira Land (AML) yang terus bungkam dan enggan merespons keluhan konsumen secara langsung terkait transparansi pengelolaan lingkungan dan status Club House.
Warga menyayangkan sikap top management pengembang yang dinilai tidak profesional dan menghindari dialog langsung. “Kehadiran warga dari seluruh cluster di tengah guyuran hujan menunjukkan bahwa persoalan ini sangat serius. Kami membeli hunian dengan nilai investasi tinggi, namun saat meminta kejelasan hak, tidak ada satu pun perwakilan manajemen baik dari pengembang maupun pengelola kawasan (Asya Estate Management/AEM) yang berani menemui kami,” ujar Gerard Thema, perwakilan Paguyuban Warga ASYA dalam keteranganya dikutip Selasa, 2 Juni 2026.
Soroti Transparansi Aset dan Isu Fasos/Fasum
Dari sudut pandang ekonomi dan perlindungan konsumen, warga menuntut kejelasan mengenai legalitas dan status fasilitas Club House. Fasilitas yang awalnya dipasarkan sebagai keuntungan eksklusif bagi pembeli, diduga telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum (Fasos/Fasum).
Thema mengungkapkan jika benar, maka hal ini dinilai berpotensi merugikan hak-hak konsumen yang telah membayar mahal untuk utilitas tersebut. Selain isu aset, warga juga menyoroti buruknya tata kelola lingkungan oleh AEM, termasuk masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang juga berada di Club House masing-masing cluster, di tengah rencana sepihak pengelola untuk menaikkan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).
Ultimatum 7 Hari dan Gerakan Boikot IPL
Sebagai bentuk protes terukur terhadap kebuntuan komunikasi ini, Paguyuban Warga
ASYA secara resmi mengeluarkan tiga poin pernyataan sikap:
1. Ultimatum 7x24 Jam: Memberikan waktu maksimal 7 hari kepada jajaran Direksi PT Asya Mandira Land dan manajemen AEM untuk menggelar pertemuan resmi dan terbuka guna menyelesaikan tuntutan warga.
2. Tuntut Transparansi Tertulis: Meminta kejelasan hitam di atas putih terkait status dan eksklusivitas fasilitas Club House sesuai komitmen awal pemasaran, transparansi penyerahan Fasos/Fasum ke Pemprov DKI, status perizinan dari pengembang, terutama AMDAL, serta pembatalan kenaikan IPL sebelum ada perbaikan nyata pada sistem IPAL.
3. Gerakan Tunda Bayar IPL (Boikot): Warga sepakat untuk melakukan aksi kolektif menunda pembayaran IPL hingga ada solusi konkret dan tertulis dari pihak pengembang.
Warga menegaskan bahwa aksi ini ditempuh secara konstitusional demi melindungi hak ekonomi mereka sebagai konsumen. Warga mendesak PT Asya Mandira Land segera menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan bertanggung jawab kepada para komunitinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
