Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan partai politik (parpol) berperan penting memberi edukasi bagi publik. Terutama soal transparansi data.
“Parpol harus memastikan edukasi soal pemahaman undang-undang keterbukaan informasi publik,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2023.
Kurnia mengatakan edukasi itu mesti dilakukan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Parpol bisa memberi contoh dengan membuka laporan yang bisa diberikan pada publik.
“Dari tingkat pusat apakah tahu berapa permintaan informasi publik. Berapa yang masuk, berapa yang ditanggapi, dan berapa yang menjadi sengketa,” ujar dia.
Kurni menyebut parpol semestinya memiliki data tersebut. Sehingga ada bahan evaluasi untuk menyusun kebijaakn dan disampaikan pada jajaran struktural.
“Sehingga komitmen antikorupsi bisa menyeluruh di tingkat pusat dan daerah,” tutur dia.
Sayangnya, kata Kurnia, masih ada parpol di tingkat daerah yang resisten terhadap permintaan informasi. Hal itu berdasarkan temuan ICW di lapangan saat menanyakan laporan keuangan.
“Bahkan ada yang bilang (laporan keuangan) bukan urusan ICW tapi urusan parpol. Edukasi memang pekerjaan yang tidak mudah tapi harus terus dilakukan,” ucap dia.
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan
partai politik (parpol) berperan penting memberi edukasi bagi publik. Terutama soal
transparansi data.
“Parpol harus memastikan edukasi soal pemahaman undang-undang keterbukaan informasi publik,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2023.
Kurnia mengatakan edukasi itu mesti dilakukan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Parpol bisa memberi contoh dengan membuka laporan yang bisa diberikan pada publik.
“Dari tingkat pusat apakah tahu berapa permintaan informasi publik. Berapa yang masuk, berapa yang ditanggapi, dan berapa yang menjadi sengketa,” ujar dia.
Kurni menyebut parpol semestinya memiliki data tersebut. Sehingga ada bahan evaluasi untuk menyusun kebijaakn dan disampaikan pada jajaran struktural.
“Sehingga komitmen antikorupsi bisa menyeluruh di tingkat pusat dan daerah,” tutur dia.
Sayangnya, kata Kurnia, masih ada parpol di tingkat daerah yang resisten terhadap permintaan informasi. Hal itu berdasarkan temuan ICW di lapangan saat menanyakan laporan keuangan.
“Bahkan ada yang bilang (laporan keuangan) bukan urusan ICW tapi urusan parpol. Edukasi memang pekerjaan yang tidak mudah tapi harus terus dilakukan,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
