Jakarta: Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin, mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki acara Munajat 212. Hal ini terkait dugaan politisasi acara yang diadakan Kamis 21 Februari 2019.
"Ya bagus (kalau diselidiki). Jangan sampai 212 itu dijadikan kendaraan politik," kata Ma'ruf di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu 23 Februari 2019.
Meski Munajat 212 diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Ma'ruf tetap mendukung langkah Bawaslu. Ia menegaskan, MUI dilarang menjadi alat politik.
"MUI itu sudah kita sepakati tidak boleh dijadikan alat kendaraan politik. Saya sendiri sebagai Ketua Umum sampai hari tidak menggunakan MUI sebagai alat politik saya," ucap dia.
Ma'ruf tak melarang anggota MUI untuk berbeda pilihan. Menurutnya, berbeda pandangan politik hak wajar, namun tidak boleh menyalahgunakan organisasi.
Baca juga: Munajat 212 Disinyalir Bermuatan Politik
"Kalau ternyata sudah menyalahi, dia langsung salah dua kan. Pertama, menyalahi karena menggunakan 212 sebagai kendaraan politik dan kedua salah karena menggunakan MUI," pungkas dia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyoroti aksi Munajat 212 yang diselenggarakan Front Pembela Islam (FPI) dan MUI Jakarta. Ada dugaan kampanye terselubung di acara tersebut.
"Saya lagi minta pengawas kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu kota memberikan hasil pengawasannya seperti apa. Kami masih mengumpulkan hasil pengawasan, belum bisa memutuskan ada dugaan pelanggaran atau tidak," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Burhanuddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.
Baca Juga: Niat Munajat 212 Tercoreng
Burhanuddin mengatakan hasil pengawasan akan menjadi bahan penelusuran terkait pelanggaran kampanye. Seluruh pengawas, kata dia, akan menyerahkan bukti-bukti di lokasi kegiatan Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat itu.
Burhanuddin mengatakan hasil dari kajian atau analisis pengawasan di lapangan akan dibeberkan ke masyarakat setelah 14 hari dimulai hari ini. Rentang waktu ini bakal dipakai Bawaslu untuk membedah kasus ini.
"Kita punya waktu tujuh hari untuk menilai itu konfirmasi dan sebagainya. Lalu, tujuh hari untuk pengumpulan bukti. Tujuh plus tujuhlah kalau penanganan temuan," pungkas Burhanuddin.
Dugaan adanya kampanye pada acara keagamaan itu terlihat dari hadirnya sejumlah tokoh politik pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Petinggi PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan secara tidak langsung dalam pidatonya mengajak peserta Munajat 212 untuk memilih pasangan Prabowo-Sandi pada pemilihan presiden tahun ini. "Bahwa pemilihan menentukan nasib kita, menentukan arah Indonesia. Persatuan nomor satu, soal presiden? (massa jawab nomor dua). Persatuan nomor satu, soal presiden? (massa jawab nomor dua)," kata sapaan akrab Zulhas itu, Kamis, 21 Februari 2019.
Jakarta: Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin, mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki acara Munajat 212. Hal ini terkait dugaan politisasi acara yang diadakan Kamis 21 Februari 2019.
"Ya bagus (kalau diselidiki). Jangan sampai 212 itu dijadikan kendaraan politik," kata Ma'ruf di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu 23 Februari 2019.
Meski Munajat 212 diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Ma'ruf tetap mendukung langkah Bawaslu. Ia menegaskan, MUI dilarang menjadi alat politik.
"MUI itu sudah kita sepakati tidak boleh dijadikan alat kendaraan politik. Saya sendiri sebagai Ketua Umum sampai hari tidak menggunakan MUI sebagai alat politik saya," ucap dia.
Ma'ruf tak melarang anggota MUI untuk berbeda pilihan. Menurutnya, berbeda pandangan politik hak wajar, namun tidak boleh menyalahgunakan organisasi.
Baca juga:
Munajat 212 Disinyalir Bermuatan Politik
"Kalau ternyata sudah menyalahi, dia langsung salah dua kan. Pertama, menyalahi karena menggunakan 212 sebagai kendaraan politik dan kedua salah karena menggunakan MUI," pungkas dia.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyoroti aksi Munajat 212 yang diselenggarakan Front Pembela Islam (FPI) dan MUI Jakarta. Ada dugaan kampanye terselubung di acara tersebut.
"Saya lagi minta pengawas kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu kota memberikan hasil pengawasannya seperti apa. Kami masih mengumpulkan hasil pengawasan, belum bisa memutuskan ada dugaan pelanggaran atau tidak," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Burhanuddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.
Baca Juga:
Niat Munajat 212 Tercoreng
Burhanuddin mengatakan hasil pengawasan akan menjadi bahan penelusuran terkait pelanggaran kampanye. Seluruh pengawas, kata dia, akan menyerahkan bukti-bukti di lokasi kegiatan Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat itu.
Burhanuddin mengatakan hasil dari kajian atau analisis pengawasan di lapangan akan dibeberkan ke masyarakat setelah 14 hari dimulai hari ini. Rentang waktu ini bakal dipakai Bawaslu untuk membedah kasus ini.
"Kita punya waktu tujuh hari untuk menilai itu konfirmasi dan sebagainya. Lalu, tujuh hari untuk pengumpulan bukti. Tujuh plus tujuhlah kalau penanganan temuan," pungkas Burhanuddin.
Dugaan adanya kampanye pada acara keagamaan itu terlihat dari hadirnya sejumlah tokoh politik pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Petinggi PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan secara tidak langsung dalam pidatonya mengajak peserta Munajat 212 untuk memilih pasangan Prabowo-Sandi pada pemilihan presiden tahun ini. "Bahwa pemilihan menentukan nasib kita, menentukan arah Indonesia. Persatuan nomor satu, soal presiden? (massa jawab nomor dua). Persatuan nomor satu, soal presiden? (massa jawab nomor dua)," kata sapaan akrab Zulhas itu, Kamis, 21 Februari 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
