ilustrasi. Medcom.id
ilustrasi. Medcom.id

Legislator Golkar Sebut Demonstrasi Pemakzulan Sudah tak Relevan

Nasional Demo Buruh presiden joko widodo DPR RI Demonstrasi
Media Indonesia.com • 11 Mei 2022 13:58
Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya menyarankan sejumlah elemen masyarakat yang hendak berdemonstrasi tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Menurut dia, masyarakat yang menyampaikan pendapat dan berdemonstasi dihormati karena merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Namun, ide-ide atau isu yang disampaikan dalam demo juga sebaiknya yang tepat.
 
“Punya nilai urgensinya dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial politik. Jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya,” kata Bambang, Selasa (10/5)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Presiden Jokowi, kata dia, sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menjawab tegas menolak wacana tersebut.
 
“Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan pilpres dan pilleg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melawan konstitusi,” ujarnya.
 
Selain itu, Bambang mengatakan ekonomi saat ini telah tumbuh positif dan triwulan pertama 2022 juga ekonomi bergeliat nyata, pariwisata sekarang kembali bergairah pasca pandemi covid-19 yang mulai melandai. “Pertumbuhan ekonomi masih on the track, cadangan devisa meningkat,” ujarnya.
 
Baca: Elemen Masyarakat Diimbau Tak Demo Menimbulkan Kerusuhan
 
Kemudian, Bambang menilai pemberantasan korupsi tetap berjalan baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung. 
 
Penegakan hukum dengan pendekatan restorasi justice yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat kecil.
 
“Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi. Namun, kita tetap hormati jika ada elemen masyarakat yang menyampaikan hal tersebut dalam unjuk rasa nanti,” tandasnya.
 
Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadan 1443 Hijriah kemarin, sempat terbentang spanduk yang  mendesak 'Jokowi Mundur'.
 
Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
 
Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar demo pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif