iIustrasi Medcom.id (Depi Gunawan)
iIustrasi Medcom.id (Depi Gunawan)

Komisi II Minta Kemendagri Setop Sementara KTP-el WNA

Nasional e-ktp
Whisnu Mardiansyah • 14 Maret 2019 02:25
Jakarta: Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota meminta Kemendagri menyetop sementara pencetakan KTP-el untuk warga negara asing (WNA).
 
Anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo meminta proses pencetakan KTP-el untuk WNA dihentikan sementara. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan KTP-el untuk kepentingan Pemilu 2019.
 
"Saya mendukung proses e-KTP bagi WNA Di hentikan hingga pemilu. Ke depan saya usul KTP asing agar berbeda warna dari KTP WNI," kata Firman dalam rapat di Komisi II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Senada dengan Firman, anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto pun demikian. Ia meminta pencetakan KTP-el WNA ditangguhkan sementara. Ia khawatir WNA itu bisa masuk sebagai daftar pemilih tetap.
 
Ketua DPP PAN ini mengatakan, di Pasal 198 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 disebutkan yang bisa memilih dalam Pemilu adalah orang Indonesia. Menurut dia, rakyat butuh tahu kenapa orang asing bisa masuk DPT.
 
Di tengah waktu yang tersisa, Yandri meminta KPU secepatnya menyelesaikan persoalan DPT. Terutama menyisir WNA yang masih terdaftar sebagai DPT.
 
Di sisi lain, Yandri menjelaskan temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan masih adanya 17,5 juta orang dalam DPT belum terverifikasi.
 
"Ini penting dengan waktu tersisa dengan instrumen bekerja bisa konfirmasi ulang atas dugaan BPN Prabowo-Sandi tersebut," kata Yandri.
 
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti temuan yang diungkap oleh BPN Prabowo-Sandi. Selain itu, katanya, KPU juga sudah meminta untuk langsung memusnahkan jika masih ditemukan dikemudian hari.
 
"Sudah kan kita sudah tindaklanjuti. Pokoknya setiap ditemukan lagi, langsung kita perintahkan untuk dihapus. Karena memang dia tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu kita," kata Arief.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif