PDI Perjuangan, NU dan Muhammadiyah Siap Jaga Pancasila
Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. MI/Susanto
Jakarta: Segenap keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan siap bekerja sama dan mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua organisasi masyarakat muslim besar di Nusantara tersebut sepakat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.

"PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, Konstitusi Negara dan Kebinekaan Indonesia," kata Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat, 2 November 2018.

Pimpinan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini juga sangat yakin insiden pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, pada 22 Oktober 2018, adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bukan bendera tauhid.


Dia yakin kader Banser GP Ansor tidak mungkin membakar kalimat tauhid. Bagi umat muslim, tauhid menjadi salah satu rukun utama bagi umat Islam.

"Yang di bakar adalah bendera HTI sebagai ormas yang sudah resmi dibubarkan dan dilarang oleh Pengadilan. Hadirnya bendera HTI di acara Hari Santri Nasional di Garut tersebut sebagai upaya provokasi," kata Wakil Ketua Lazisnu PBNU ini.

Punya sejarah panjang

Kerja sama antara keluarga besar nasionalis dengan ormas NU dan Muhammadiyah sudah terjalin sejak lama. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

NU dan Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad Fii Sabilillah yang dikumandangkan pada 22 Oktober tahun 1945 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bentuk nyata kontribusi ulama dan santri dalam menjaga keutuhan Indonesia.

Muhammadiyah di era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo mendirikan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS) pada tahun 1948 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda.  "Terbitnya Keppres Hari Santri Nasional Nomor 22 Tahun 2015 merupakan bukti nyata bahwa negara mengakui peran dan kontribusi ulama dan santri," urai Basarah.  

Soekarno sebagai tokoh nasionalis dan Presiden Pertama republik Indonesia memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai contoh, Musyawarah Naisonal Alim Ulama yang disponsori NU pada 1954 memberikan gelar Waliyul Amri Bi dharuri Asy-Syaukah yang artinya pemimpin di masa darurat yang wajib ditaati perintahnya.

"Sejarah juga mencatat bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah guru dari Bung Karno," terang Basarah.

Pancasila sebagai dasar negara telah final. Tidak ada lagi keraguan dalam NU dan Muhammadiyah. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbonda, NU dengan tegas mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Sedangkan Muhammadiyah menegaskan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah artinya negara perjanjian dan tempat bersaksi dalam Muktamar 47 di Makassar tahun 2015 .

"Kita sejalan dengan Pemerintah bahwa HTI dan simbol-simbolnya telah secara resmi dilarang oleh keputusan negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata dia.



(SUR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id