PNBP Imigrasi Tembus Rp 8,3 Triliun, Naik 18,6 Persen Dibanding Tahun Lalu

Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat capaian signifikan dalam satu tahun terakhir. Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,3 triliun per 17 Oktober 2025, meningkat sekitar 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7 triliun. Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan peningkatan ini tak lepas dari inovasi layanan, digitalisasi, serta penguatan struktur organisasi. “Inovasi layanan dan transformasi digital telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor," ujar Yuldi kepada wartawan, Senin, 20 Oktober 2025.. Ia menambahkan ada beberapa terobosan dan inovasi yang dilakukan selama ini, yaitu All Indonesia, sistem integrasi lintas instansi yang mempercepat proses deklarasi penumpang di bandara dan pelabuhan utama. Golden Visa Indonesia, kebijakan inovatif untuk menarik investor dan talenta global berkualitas.    "Immigration Lounge, fasilitas premium di bandara internasional yang memberikan pelayanan cepat, nyaman, dan berkelas bagi pemegang visa prioritas, investor, serta tamu kenegaraan," ujarnya.  Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan penguatan penegakan hukum dan integritas internal melalui operasi pengawasan keimigrasian dan penegakan kode etik.   Raih penghargaan Dalam satu dalam satu tahun terakhir ini Direktorat Jenderal Imigrasi ada pencapian dan prestasi yaitu Kampanye "Imigrasi Menjaga Negeri" meraih Silver Winner Anugerah Humas Indonesia 2025 dan Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa mendapat apresiasi dari KemenPANRB sebagai inovasi pelayanan publik terbaik. “Dengan capaian tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan transformasi nyata dalam meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas layanan publik berbasis teknologi dan data,“ ungkapnya Yuldi menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum bagi WNA, serta menjaga kedaulatan negara melalui sistem keimigrasian yang adaptif dan berintegritas tinggi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dan orang asing atas layanan keimigrasian dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada publik dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan,” bebernya.