DPR Desak Izin Uji Klinis Tahap II Vaksin Nusantara Dikeluarkan

Jakarta: Komisi IX DPR mendesak izin uji klinis tahap II Vaksin Nusantara segera dikeluarkan. Pengujian tahap II tak bisa dilakukan karena belum direstui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Agar penelitian (Vaksin Nusantara) dapat dituntaskan," kata Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. Menurut dia, negara harus mendukung inovasi putra-putri bangsa dalam mewujudkan kemandirian vaksin. "Ketika Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih dihambat lajunya, dipersulit langkahnya, bahkan sudah masuk pada fase pertama lalu disuruh mundur lagi tentu ini keprihatinan kita semuanya," kata Nihayatul. Menanggapi pernyataan Ansory dan Nihayatul, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi IX berkoordinasi dengan pimpinan lembaga legislatif pusat tersebut. Sehingga, DPR bisa mengambil sikap dalam polemik pengembangan Vaksin Nusantara ini. "Kita segera ambil langkah yang dianggap perlu supaya Vaksin Nusantara bisa kita dorong untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Dasco. Baca: Izin BPOM Vaksin Merah Putih Diprediksi Keluar April 2022 Politikus Gerindra itu menyayangkan sikap BPOM terhadap Vaksin Nusantara. Padahal, berdasarkan kesimpulan rapat kerja (raker) pada 10 Maret 2021, Komisi IX bersama BPOM, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyepakati mendukung penelitian Vaksin Nusantara. "Kita sayangkan bahwa BPOM buat statemen atau surat yang menafikan hasil raker tersebut," ujar dia.