medcom.id, Jakarta: Kebhinekaan dan Memperkokoh NKRI menjadi salah satu dari 12 bidang utama yang dibahas dalam Rembuk Nasional 2017. Pembahasan ini lantaran kasus-kasus intoleransi dinilai meruncing belakangan ini.
"Kemajemukan Indonesia kini sedang mengalami masalah intoleransi yang cukup berat. Kenapa kaum intoleran kencang di masyarakat? Karena tumbuh subur di lembaga pendidikan dan lembaga sosial," kata Policy and Research Senior Officer Wahid Foundation, Alamsyah M. Djafar di kawasan JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Alamsyah mengatakan indeks toleransi masyarakat muslim terhadap suatu kelompok yang tidak disukai hanya mencapai 49 persen. Adapun kelompok-kelompok yang tidak disukai di antaranya LGBT, komunis, Yahudi, Kristen hingga Wahabi.
"Ketidaksukaan terhadap kelompok ini sepertinya akan terus muncul dan bisa dipolitisasi hingga 2019," imbuh Alamsyah.
Ketua Tim Pengarah Forum Rembuk Kebhinekaan, Paschalis Maria Laksono mengatakan Forum Rembuk Nasional 2017 menghasilkan delapan rekomendasi untuk mengatasi persoalan di bidang intoleransi dan Kebhinekaan.
"Pertama, mengamandemenkan (melakukan amandemen) dan menerbitkan regulasi untuk memulihkan hak-hak konstitusional penganut agama dan kepercayaan lokal, dan mencegah sekolah dan rumah ibadah menjadi sarang tumbuhnya bibit-bibit intoleran serta menghapus segala bentuk peraturan undang-undang yang merugikan perempuan dan anak," ujar Paschalis.
Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk melakukan perubahan terhadap 421 peraturan daerah(Perda) yang dinilai diskriminatif di seluruh Indonesia. Selanjutnya pemerintah diminta merevisi kurikulum pendidikan, menempatkan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran dan matakuliah yang kritis serta konstruktif, menghilangkan diskriminasi agama dan ras serta memperkenalkan sekolah inklusi.
"Pemerintah juga harus menjadikan guru-guru di sekolah sebagai obat untuk pulihnya masyarakat terhadap diskriminasi, serta bekerja sama dengan pers dan media sosial untuk menentang intoleran dan diskriminasi untuk menumbuhkan gerakan empati," jelas Paschalis.
Rembuk Nasional 2017 adalah wujud partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat ini adalah Rembuk Nasional ketiga yang telah dilaksanakan.
Hal yang membedakan Rembuk Nasional 2017 dari kegiatan sebelumnya adalah pada tahun ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh, dan masing-masing mengambil pilihan topik yang bebeda.
medcom.id, Jakarta: Kebhinekaan dan Memperkokoh NKRI menjadi salah satu dari 12 bidang utama yang dibahas dalam Rembuk Nasional 2017. Pembahasan ini lantaran kasus-kasus intoleransi dinilai meruncing belakangan ini.
"Kemajemukan Indonesia kini sedang mengalami masalah intoleransi yang cukup berat. Kenapa kaum intoleran kencang di masyarakat? Karena tumbuh subur di lembaga pendidikan dan lembaga sosial," kata
Policy and Research Senior Officer Wahid Foundation, Alamsyah M. Djafar di kawasan JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Alamsyah mengatakan indeks toleransi masyarakat muslim terhadap suatu kelompok yang tidak disukai hanya mencapai 49 persen. Adapun kelompok-kelompok yang tidak disukai di antaranya LGBT, komunis, Yahudi, Kristen hingga Wahabi.
"Ketidaksukaan terhadap kelompok ini sepertinya akan terus muncul dan bisa dipolitisasi hingga 2019," imbuh Alamsyah.
Ketua Tim Pengarah Forum Rembuk Kebhinekaan, Paschalis Maria Laksono mengatakan Forum Rembuk Nasional 2017 menghasilkan delapan rekomendasi untuk mengatasi persoalan di bidang intoleransi dan Kebhinekaan.
"Pertama, mengamandemenkan (melakukan amandemen) dan menerbitkan regulasi untuk memulihkan hak-hak konstitusional penganut agama dan kepercayaan lokal, dan mencegah sekolah dan rumah ibadah menjadi sarang tumbuhnya bibit-bibit intoleran serta menghapus segala bentuk peraturan undang-undang yang merugikan perempuan dan anak," ujar Paschalis.
Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk melakukan perubahan terhadap 421 peraturan daerah(Perda) yang dinilai diskriminatif di seluruh Indonesia. Selanjutnya pemerintah diminta merevisi kurikulum pendidikan, menempatkan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran dan matakuliah yang kritis serta konstruktif, menghilangkan diskriminasi agama dan ras serta memperkenalkan sekolah inklusi.
"Pemerintah juga harus menjadikan guru-guru di sekolah sebagai obat untuk pulihnya masyarakat terhadap diskriminasi, serta bekerja sama dengan pers dan media sosial untuk menentang intoleran dan diskriminasi untuk menumbuhkan gerakan empati," jelas Paschalis.
Rembuk Nasional 2017 adalah wujud partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat ini adalah Rembuk Nasional ketiga yang telah dilaksanakan.
Hal yang membedakan Rembuk Nasional 2017 dari kegiatan sebelumnya adalah pada tahun ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh, dan masing-masing mengambil pilihan topik yang bebeda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
