medcom.id, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta PT Lapindo Brantas untuk menghentikan proses pengeboran gas di Tanggulangin. Itu karena ada syarat yang belum dipenuhi PT Lapindo.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan untuk melakukan pengeboran, perusahaan mesti memiliki persetujuan keselamatan kerja dan spud in inspection dari pemerintah. Dan PT Lapindo Brantas belum mengantongi itu.
"Untuk itu, Ditjen Migas dan SKK sudah menginstruksikan ke Lapindo Brantas untuk menghentikan program pemboran di Tanggulangin," kata Wirat saat dihubungi Metrotvnews.com, Sabtu (9/1/2016).
Wirat menjelaskan, persetujuan keselamatan kerja dan spud in inspection sangat penting. Apalagi lokasi sumur yang berdekatan dengan pusat semburan lumpur panas. Hingga hari ini, pihaknya belum memberikan persetujuan tersebut.
"Ditjen Migas Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan SKK Migas untuk menghentikan rencana pemboran sumur Tanggulangin (TGA)-6 di well pad TGA-1 dan Tanggulangin (TGA)-10 di well pad TGA-2," jelas dia.
Wirat menuturkan, rencana pengeboran perlu dievaluasi, baik dari sisi geologi maupun sosial. Evaluasi penting agar tak terjadi bencana lumpur seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Lapindo Brantas memastikan pengeboran gas di Tanggulangin 1, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimulai Maret tahun ini.
Lokasi pengeboran, kata Manajer Humas Lapindo Brantas Arief Setyo Widodo, tak jauh dari lokasi semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Arief menuturkan, bulan ini masuk tahap persiapan.
Satu di antaranya yaitu pengurukan dan pemadatan tanah seluas 4.000 meter persegi. Di area itu nantinya pengeboran dilakukan.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta PT Lapindo Brantas untuk menghentikan proses pengeboran gas di Tanggulangin. Itu karena ada syarat yang belum dipenuhi PT Lapindo.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan untuk melakukan pengeboran, perusahaan mesti memiliki persetujuan keselamatan kerja dan
spud in inspection dari pemerintah. Dan PT Lapindo Brantas belum mengantongi itu.
"Untuk itu, Ditjen Migas dan SKK sudah menginstruksikan ke Lapindo Brantas untuk menghentikan program pemboran di Tanggulangin," kata Wirat saat dihubungi
Metrotvnews.com, Sabtu (9/1/2016).
Wirat menjelaskan, persetujuan keselamatan kerja dan
spud in inspection sangat penting. Apalagi lokasi sumur yang berdekatan dengan pusat semburan lumpur panas. Hingga hari ini, pihaknya belum memberikan persetujuan tersebut.
"Ditjen Migas Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan SKK Migas untuk menghentikan rencana pemboran sumur Tanggulangin (TGA)-6 di
well pad TGA-1 dan Tanggulangin (TGA)-10 di
well pad TGA-2," jelas dia.
Wirat menuturkan, rencana pengeboran perlu dievaluasi, baik dari sisi geologi maupun sosial. Evaluasi penting agar tak terjadi bencana lumpur seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Lapindo Brantas memastikan pengeboran gas di Tanggulangin 1, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimulai Maret tahun ini.
Lokasi pengeboran, kata Manajer Humas Lapindo Brantas Arief Setyo Widodo, tak jauh dari lokasi semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Arief menuturkan, bulan ini masuk tahap persiapan.
Satu di antaranya yaitu pengurukan dan pemadatan tanah seluas 4.000 meter persegi. Di area itu nantinya pengeboran dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
