Jakarta: Ketua Harian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Rusdi Yusuf mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir dan Pertamina merelokasi depo BBM dari wilayah Plumpang, Jakarta Utara ke daerah yang dikuasai PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Menurut Rusdi, pilihan kebijakan ini tentu tidak mudah, namun harus diambil. Tragedi kebakaran depo yang merenggut korban jiwa dan harta benda ini perlu solusi menyeluruh dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak berulang.
Lokasi depo memang sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, atau di wilayah khusus yang jauh dari jangkauan masyarakat luas. Sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin.
"Depo BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang mesti dibangun dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Jika lokasinya sudah terlalu dekat dengan pemukiman, pilihan pindah memang langkah yang mesti dilakukan. Tidak perlu ada keraguan atas itu, sebab keselamatan rakyat adalah yang utama," kata Rusdi di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023.
Rusdi mengapresiasi langkah tegas dan berani Menteri BUMN dan Pertamina. Memindahkan Depo memang perlu biaya yang tidak murah, namun keselamatan rakyat tentu tidak dapat dinilai dengan uang. Menegaskan adanya zona pembatas (buffer zone) hanyalah solusi sementara sebagai proses transisi relokasi depo.
Menurutnya, DPP KNPI menyoroti dan ikut mengawal dengan serius tragedi kebakaran depo Plumpang ini. Menurutnya, lokasi depo tidak bisa lagi mendasarkan pada 1974 ketika depo ini mulai beroperasi. Pasalnya, kondisi kepadatan penduduk di Jakarta sudah sangat berubah.
Kepadatan penduduk adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah. Pembangunan harus mendasarkan pada fakta sosiologis, bahwa jumlah penduduk kian bertambah, lahan semakin sempit, dan implikasinya pada potensi kecelakaan depo yang semakin tinggi pula. Jika pilihan relokasi penduduk yang akan dipilih, tidak ada jaminan kebakaran tidak akan terjadi lagi.
Lebih lanjut Rusdi berujar relokasi depo justru akan membuat ongkos operasional akan semakin murah dalam jangka panjang. Jika relokasi ini tidak jauh dari pelabuhan, maka biaya pengaliran dan perawatan pipa dapat dipangkas, artinya beban keuangan negara juga dapat dioptimalisasi.
"Kita juga dapat meminimalisir biaya sosial dan politik yang timbul dari polemik pemindahan penduduk. Pada akhirnya, narasi relokasi Depo tidak saja berdimensi populistik, namun memang keniscayaan bagi keberlanjutan bisnis perusahaan negara, dan beban negara secara luas," kata Rusdi.
Rusdi meminta Menteri BUMN dan Pertamina tidak perlu ragu segera mengambil dan eksekusi kebijakan. DPP KNPI mendukung segala bentuk langkah yang mengedepankan keselamatan rakyat. Negara mesti hadir untuk memitigasi semua risiko, termasuk dalam hal ini mendukung berbagai skema dan resiko bisnis yang muncul atas opsi relokasi depo.
"Perkara perizinan, lahan, dan nilai investasi adalah konsekuensi logis yang harus dihadapi. Dengan belasungkawa mendalam, tragedi ini harus jadi napaktilas dan momentum evaluasi semua instalasi berbahaya yang dikuasai negara. Keberpihakan pada rakyat adalah hal yang utama," tutup Rusdi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Ketua Harian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (
DPP KNPI), Rusdi Yusuf mendukung langkah Menteri BUMN
Erick Thohir dan Pertamina merelokasi depo BBM dari wilayah Plumpang, Jakarta Utara ke daerah yang dikuasai PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Menurut Rusdi, pilihan kebijakan ini tentu tidak mudah, namun harus diambil.
Tragedi kebakaran depo yang merenggut korban jiwa dan harta benda ini perlu solusi menyeluruh dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak berulang.
Lokasi depo memang sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, atau di wilayah khusus yang jauh dari jangkauan masyarakat luas. Sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin.
"Depo BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang mesti dibangun dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Jika lokasinya sudah terlalu dekat dengan pemukiman, pilihan pindah memang langkah yang mesti dilakukan. Tidak perlu ada keraguan atas itu, sebab keselamatan rakyat adalah yang utama," kata Rusdi di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023.
Rusdi mengapresiasi langkah tegas dan berani Menteri BUMN dan Pertamina. Memindahkan Depo memang perlu biaya yang tidak murah, namun keselamatan rakyat tentu tidak dapat dinilai dengan uang. Menegaskan adanya zona pembatas (
buffer zone) hanyalah solusi sementara sebagai proses transisi relokasi depo.
Menurutnya, DPP KNPI menyoroti dan ikut mengawal dengan serius tragedi kebakaran depo Plumpang ini. Menurutnya, lokasi depo tidak bisa lagi mendasarkan pada 1974 ketika depo ini mulai beroperasi. Pasalnya, kondisi kepadatan penduduk di Jakarta sudah sangat berubah.
Kepadatan penduduk adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah. Pembangunan harus mendasarkan pada fakta sosiologis, bahwa jumlah penduduk kian bertambah, lahan semakin sempit, dan implikasinya pada potensi kecelakaan depo yang semakin tinggi pula. Jika pilihan relokasi penduduk yang akan dipilih, tidak ada jaminan kebakaran tidak akan terjadi lagi.
Lebih lanjut Rusdi berujar relokasi depo justru akan membuat ongkos operasional akan semakin murah dalam jangka panjang. Jika relokasi ini tidak jauh dari pelabuhan, maka biaya pengaliran dan perawatan pipa dapat dipangkas, artinya beban keuangan negara juga dapat dioptimalisasi.
"Kita juga dapat meminimalisir biaya sosial dan politik yang timbul dari polemik pemindahan penduduk. Pada akhirnya, narasi relokasi Depo tidak saja berdimensi populistik, namun memang keniscayaan bagi keberlanjutan bisnis perusahaan negara, dan beban negara secara luas," kata Rusdi.
Rusdi meminta Menteri BUMN dan Pertamina tidak perlu ragu segera mengambil dan eksekusi kebijakan. DPP KNPI mendukung segala bentuk langkah yang mengedepankan keselamatan rakyat. Negara mesti hadir untuk memitigasi semua risiko, termasuk dalam hal ini mendukung berbagai skema dan resiko bisnis yang muncul atas opsi relokasi depo.
"Perkara perizinan, lahan, dan nilai investasi adalah konsekuensi logis yang harus dihadapi. Dengan belasungkawa mendalam, tragedi ini harus jadi napaktilas dan momentum evaluasi semua instalasi berbahaya yang dikuasai negara. Keberpihakan pada rakyat adalah hal yang utama," tutup Rusdi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
