Penerima Bansos Puas dengan Skema BPNT

Jakarta: Lembaga independen MicroSave Consulting (MSC) melakukan survei tingkat kepuasan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hasilnya, 96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas dengan skema tersebut. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwan Kartasasmita menyambut baik hasil survei tersebut. Menurutnya, penerima bansos sangat terbantu dengan penerapan skema baru. "Kepuasan KPM terhadap BPNT sangat tinggi, mencapai 96 persen, karena sangat membantu kehidupan mereka. Program BPNT juga membantu KPM dalam konteks belanja pangan," kata Agus saat memberikan kata sambutan di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 28 Januari 2019. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi metode penyaluran BPNT. Sebab, BPNT dianggap sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menerapkan BPNT sejak 2017. Namun, skema baru tersebut berefek besar terhadap penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018, angka kemiskinan turun hingga 9,66 persen. "Sedikit banyak, BPNT membantu belanja pangan di keluarga (KPM) masing-masing. Tingkat bantuannya mencapai 15-25 persen. Secara hipotesis program BPNT membantu upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan," ujarnya. Menteri Sosial Agus Gumiwan Kartasasmita  Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Andi ZA Dulung menjelaskan, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil survei tersebut, di antaranya untuk mengevaluasi implementasi BPNT pada 2019. "Tujuan evaluasi adalah mengukur pencapaian implementasi tahun 2018. Kemudian, mengevaluasi kepuasan KPM dan e-Warong itu sendiri," kata Andi. Survei tersebut juga sebagai tolok ukur kinerja e-Warong. Menjadi salah satu faktor keberhasilan penerapan BPNT. "Selanjutnya, memahami dampak program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi KPM, mengevaluasi kesiapan pasar untuk saluran pembayaran modern dari perspektif penerima dan e-Warong itu sendiri," ujar dia. Lebih jauh, Andi menjelaskan bahwa survei tersebut merupakan bentuk kerja sama yang terjalin antara Kemensos dengan Bill and Melinda Gates Foundation. Langkah serupa juga pernah dilakukan untuk mengukur implementasi BPNT 2017. Ditemui di lokasi yang sama, peneliti senior MSC Elwyn Pangabean mengatakan, pihaknya melakukan survei pada rentang Oktober-Desember 2018. Survei dilakukan di 93 Kota/Kabupaten di Indonesia yang melibatkan 2.398 KPM dan 779 e-Warong. "Sejumlah indikator menunjukkan bahwa KPM dan e-Warong merasakan bahwa proses BPNT saat ini mudah dan nyaman, sehingga baik KPM maupun e-Warong merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT," kata Elwyn. Elwyn menyebutkan, ada beberapa temuan yang menjadi faktor penentu yang membuat tingkat kepuasan BPNT sangat tinggi, yaitu akses e-Warong yang mudah dan cepat, membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga hingga 12-29 persen, serta bahan pangan yang diterima memiliki kualitas premium dan pasokan terjamin. "Temuan ini menjadi catatan perbaikan atas pelaksanaan BPNT 2017. BPNT berhasil memperbaiki ketepatan dalam hal waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrean, dan proses pencarian lebih cepat," ucapnya. Tidak hanya KPM, e-Warong juga merasakan manfaat dari penerapan BPNT, yaitu memperoleh nilai tambah keuntungan pendapatan dari Rp1 juta (2017) menjadi Rp1,2 juta. "Maka, hampir semua e-Warong menegaskan keinginan untuk melanjutkan kerja sama pelaksanaan BPNT," sebut dia. Rekomendasi Operasional BPNT Meski memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, Elwyn menyebutkan, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan untuk memaksimalkan penyaluran bansos melalui BPNT.  Pertama, penekanan rincian program dan sosialisasi rekening. Kedua, perbaikan proses otentikasi wajah atau biometrik. Hal itu perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah lupa pin yang dialami KPM. Ketiga, meningkatkan rasio pelayanan e-Warong minimal 300 KPM. Dalam studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan e-Warong akan menurun ketika jumlah KPM yang dilayani sedikit. "Keempat, meningkatkan kemitraan dengan penggilingan padi. Ini lebih disukai karena dapat memberikan keuntungan kotor yang lebih tinggi bagi e-Warong," kata Elwyn. Kelima, meningkatkan keterampilan kewirausahaan bagi personel e-Warong KUBE. Sejumlah e-Warong kurang memiliki pengetahuan bisnis dan kapasitas mengelola yang baik. Keenam, mengganti standardisasi pencarian melalui salinan kartu tanda penduduk (KTP). Meski tidak memberatkan KPM, penggunaan salinan KTP dianggap tidak efisien. Terakhir, dibutuhkan sosialisasi masif untuk meningkatkan penggunaan rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebab, pengguna rekening KKS dianggap kurang pemahaman akan fasilitas kartu tersebut yang bisa digunakan untuk menabung. "Perlu dibangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI (Bank Indonesia) untuk mendorong peningkatan literasi keuangan dan penggunaan KKS," ujarnya.