Pemerintah Tak Ingin Tergesa-gesa Ubah Status Pandemi Menjadi Endemi

Jakarta: Pemerintah tidak akan tergesa-gesa mengubah status pandemi covid-19 menjadi endemi, kendati sejumlah indikator pengendalian covid-19 menunjukkan perbaikan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan seluruh keputusan akan mengacu pada data ilmiah dan kalkulasi matang. "Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Bapak Presiden (Joko Widodo) menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian. Presiden tidak mau situasi kembali buruk karena terburu-buru," ujar Abraham, di kantornya, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022. Abraham mengatakan pemerintah selalu memonitor dengan detail perkembangan covid-19 di Indonesia maupun negara lain. Selain itu, kata dia, pemerintah melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan, terutama dalam penentuan status pandemi. "Jika memang data-data ilmiah dan analisis pakar menunjukkan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka," tutur dia. Baca: Kemenkes Beberkan Indikator Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat terjadi penurunan kasus harian covid-19 secara konsisten di 14 provinsi. Kondisi itu berdampak pada penanganan covid-19 secara nasional. Sebanyak 14 provinsi itu meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Maluku. Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Selain itu, kasus harian di tujuh provinsi ikut melandai, yakni Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Gorontalo, Bengkulu, dan Lampung. Nadia menyatakan kondisi ini berimbas pada turunnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit. Pasien virus korona yang dirawat di rumah sakit secara nasional turun menjadi 34 persen, per Selasa, 1 Maret 2022. Pada Senin, 28 Februari 2022, pasien yang dirawat tercatat 35 persen.