Suasana diskusi bertajuk 'Gambut Membara Lagi: Asap Kembali' di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Rabu, 11 September 2019. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Suasana diskusi bertajuk 'Gambut Membara Lagi: Asap Kembali' di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Rabu, 11 September 2019. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

Pemerintah Didesak Mengevaluasi Upaya Restorasi Gambut

Nasional gambut restorasi lahan gambut
Faisal Abdalla • 11 September 2019 14:19
Jakarta: Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Riko Kurniawan, mendesak pemerintah mengevaluasi upaya restorasi lahan gambut. Pasalnya, bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau semakin buruk.
 
"Sebelum saya ke Jakarta, hari senin lalu, jarak pandang masih 1,8 kilometer. Sekarang sudah drop ke 800 meter," kata Riko dalam diskusi bertajuk 'Gambut Membara Lagi: Asap Kembali' di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Rabu, 11 September 2019.
 
Indeks Standar Polutan (ISP) di Riau sudah menyentuh angka 300-500. Sehingga, jutaan masyarakat Riau harus menghirup udara tak sehat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah Provinsi Riau bahkan mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan seluruh sekolah. Pemprov juga memerintahkan jajaranya untuk mendirikan posko-posko kesehatan.
 
Bencana karhutla yang kembali memburuk menandakan upaya restorasi lahan gambut gagal. Pasalnya, kebanyakan kebakaran hutan dan lahan di Riau terjadi di kawasan gambut yang rusak.
 
"Karena gambut sebagai sumber persoalan utama kebakaran asap yang berulang kali terjadi tak menunjukan adanya pemulihan lahan gambut kita," ujarnya.
 
Riko menilai narasi pemerintah ingin memperbaiki tata kelola gambut dengan membasahi kembali lahan-lahan gambut kering, serta menegakan hukum secara terpadu sudah tepat. Namun, implementasi dari rencana tersebut masih lamban.
 
"Kami berharap agenda-agenda pemulihan tetap dilanjutkan dan mengevaluasi semua kerja-kerja pemulihan selama dua tahun oleh pemerintah. Janji pemerintah, kalau terjadi asap, Polda copot, Danrim copot. Sampai saat ini tak ada yang dicopot," ujarnya.
 
Riko juga meminta pemerintah berani menyegel lahan gambut yang sudah dipadamkan. Lahan itu harus dijadikan objek restorasi terlebih dulu.
 
"Belajar dari kasus 2019, kita meminta pemerintah tegas kembali dan mengevaluasi pembangunan di lahan gambut. Sudah cukup kita gagal investasi kelapa sawit dan akasia di lahan gambut. Itu harus dikoreksi. Momentum ini harusnya menjadikan pemerintah semakin garang dan tegas lagi untuk melanjutkan agenda-agenda restorasi," ujarnya.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif