Mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di acara pisah sambut pengurus Dewan Pers. Foto: Medcom.id/ Kautsar Widya Prabowo
Mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di acara pisah sambut pengurus Dewan Pers. Foto: Medcom.id/ Kautsar Widya Prabowo

Pemberitaan Tempo Diselesaikan Mekanisme UU Pers Bukan Pidana

Nasional pemilu serentak 2019 Demo Massa Penolak Pemilu
Kautsar Widya Prabowo • 13 Juni 2019 06:06
Jakarta: Mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo meminta kasus pemberitaan majalah Tempo dengan eks Tim Mawar diselesaikan dengan mekanisme undang-undang pers. Jangan sampai ada produk pers yang diperkarakan dengan gugatan pidana.
 
"Jangan sampai kasus pers dibawa kasus pidana, maupun perdata, kalau bisa diselesaikan di Dewan Pers," ujar Yosep saat memberikan sambutan dalam pisah sambut anggota dewan pers 2016-2019 dengan anggota dewan pers 2019-2022, di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019.
 
Kasus majalah Tempo dengan eks Tim Mawar terkait pemberitaan kerusuhan 22 Mei menjadi pekerjaan rumah jajaran pengurus dewan pers yang baru. Persoalan tersebut diyakini Yosep dapat diselesaikan melalui Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 199.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Akan mencoba menyelesaikan ya dengan UU 40 tahun 1999. PR yang berat bagi Dewan Pers ke depan adalah bagaimana membuat kemerdekaan pers di republik ini," tuturnya.
 
Kendati demikian, Yosep percaya di era kepemimpinan Muhammad Nuh tidak banyak perkara pemberitaan yang digugat. Mengingat pesta demokrasi Indonesia sudah usai.
 
Namun, Dewan Pers harus tetap bekerja ekstra dalam menjaga keutuhan pers sebagai pilar demokrasi. "Saya kira pers bagian penting demokrasi ini, karena kita tau ketika eksekutif bermasalah, yudikatif bermasalah, legislatif bermasalah, pers yang menjadi pilar keempat berdemokrasi yang bekerja," tuturnya.
 
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli menyakini pemberitaan Majalah Tempo tentang keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan 22 Mei sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Karya jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 
"Sepanjang itu pers berbadan hukum. Artinya ada organisasi, pengurusnya, ada lembaga, ini tidak boleh (ke ranah pidana)," ujarnya saat ditemui di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019.
 
Sebabnya, Bareskrim Polri memintamantan Komandan Tim Mawar Mayjen Purnawirawan Chairawan, selaku pelapor yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Namun, sebagaimana bedasarkan UU Pers, Dewan Pers hanya bertugas melakukan pemeriksaan apakah karya jurnalistik memenuhi kode etik jurnalistik atau menyalahi.
 
"Bukan unsur kriminal. Misalnya pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, hakikatnya UU 40 itu diperiksa apakah sumber-sumbernya akurat, apakah cover both side, apakah ada konfirmasi, jadi itu yang diperiksa," tuturnya.
 
Jika produk jurnalistik telah memenuhi kaidah jurnalistik yang ada, Dewan Pers akan mengadakan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak.
 
"Yang terjadi adalah pemeriksaan apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak. Jadi ini Pengadilan etik bukan Pengadilan pidana," pungkasnya.
 
Sebelumnya, Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 memuat berita terkait kerusuhan 21-22 Mei. Di dalam tulisannya disebutkan adanya keterlibatan Tim Mawar saat aksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu. Tim Mawar juga pernah terlibat dalam aksi penculikan aktivis 1998.
 
Nama salah satu eks anggota Tim Mawar, Fauka Noor Farid ada dalam pemberitaan 'Tim Mawar dan Rusuh Sarinah'. Dia merupakan anak buah Prabowo Subianto.
 
Dia melakukan beberapa pertemuan untuk membahas rencana aksi demo berujung ricuh. Pertemuan dilakukan di Kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Kertanegara, Jakarta Pusat dan di Hotel dekat Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif