medcom.id, Jakarta: Pelaksana Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan berjalan lancar. Mulai dari kegiatan fisik dan non-fisik diklaim sudah hampir rampung.
Direktur Pengerahan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Subagio, yang juga jadi komandan Satgas mengatakan, kegiatan fisik dimulai dari tugas Kemenhan dengan cara menegakkan kedaulatan. Di antaranya, Kemenhan harus mampu memantau patok pilar batas yang ada di wilayah perbatasan.
"Kedua membangun jalan yang dinamakan Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP), untuk tahun ini sepanjang 309 kilometer yang dibangun," kata Subagio, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Komplek Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2015).
Selain itu, program Pelaksana Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan ini juga membangun Jalan Administrasi (JA), helipad, landasan pesawat tanpa awak, dan melengkapi poas pemantauan perbatasan dengan drone, melengkapi alat transportasi dan komunikasi. Juga, membangun dan merehabilitasi kesatuan TNI yang ada di daerah-daerah perbatasan.
Sementara itu, kegiatan non-fisik yang dilakukan yakni, melaksanakan kesadaran bela negara di perbatasan. Kecamatan yang menempel langsung di perbatasan negara dibidik untuk jadi penyelenggara bela negara.
"Kegiatan lain adalah seperti kesehatan, bantuan hukum, dan sosialisasi batas darat," ungkapnya.
Di samping itu, aspek kesejahteraan juga dilakukan. Caranya dengan membantu kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah.
Bantuan juga bisa secara fisik maupun non-fisik. Bantuan non-fisik seperti membantu tenaga medis, guru, dan tokoh-tokoh agama, sedangkan bantuan fisik berupa kerja sama dgn membangun puskesmas, pasar, dan fasilitas umum lainnya.
Dalam kesempatan itu, Subagio juga melaporkan progres dari kegiatan yang sudah berjalan. Untuk pemantauan pilar batas, saat ini sudah mencapai 80 persen.
"Sedangkan untuk JIPP tahun ini 309,14 kilometer, sampai hari ini sudah mencapai 90, 42 kilometer, sehingga sampai Desember kami yakin selesai," papar dia.
Ia menambahkan, "Jalan administrasi, yang hubungkan kampung-kampung dengan pos terdepan yang belum ada itu sepanjang 24,4 kilometer, sudah selesai 100 persen. Pembangunan pos perbatasan sudah mencapai 93,65, renovasi pos-pam-tas (Pengamanan Perbatasan) sudah seratus persen. Pembuatan helipad 10 buah, itu juga sudah 80 persen."
Selanjutnya, pembuatan landasan pesawat terbang tanpa awak yang direncanakan dua buah sudah mencapai 90 persen. Lalu, kegiatan bakti TNI di empat kecamatan dengan 15 sasaran kegiatan itu sudah dilaksanakan 100 persen di beberapa kecamatan seperti di Entikong dan Lumbis, Kalimantan Utara.
Rehabilitasi rumah dinas di Kodim Malinau dan Nunukan juga dilakukan. Selain itu, pengadan pesawat terbang tanpa awak atau drone dari jenis yang ringan, sedang, dan memiliki kemampuan cakupan yang cukup jauh sudah mencapai 73,3 persen.
"Pembangunan sarana dan prasaran Yonif itu sudah 83 persen dan alat transportasi sebanyak 156 unit itu sudah 95 persen, sehingga akan bisa didiskusikan pada akhir tahun ini. Alat komunikasi 85 persen, dan alat berat 85 persen," tukas Subagio.
Dari kegiatan yang bersifat non-fisik, sudah dilakukan kegiatan bela negara sebanyak sembilan kali di sembilan kecamatan.
"Sudah dilaksanakan seluruhnya. Kegiatan bakti kesehatan di tiga kecamatan sudah dilaksanakan seluruhnya. Penyuluhan hukum sebanyak lima kali, di lima kecamatan sudah dilaksanakan semua, dan sosialisasi batas darat kepada masyarakat yang ada di perbatasan dilaksanakan lima kali dan sudah dilaksanakan seluruhnya," kata dia.
Sementara, perundingan batas darat dari Malaysia yang direncanakan tiga kali baru dilaksanakan dua kali. "Masih sisa satu kali, karena mengingat ini menunggu persetujuan dua negara," tutup dia.
medcom.id, Jakarta: Pelaksana Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan berjalan lancar. Mulai dari kegiatan fisik dan non-fisik diklaim sudah hampir rampung.
Direktur Pengerahan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Subagio, yang juga jadi komandan Satgas mengatakan, kegiatan fisik dimulai dari tugas Kemenhan dengan cara menegakkan kedaulatan. Di antaranya, Kemenhan harus mampu memantau patok pilar batas yang ada di wilayah perbatasan.
"Kedua membangun jalan yang dinamakan Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP), untuk tahun ini sepanjang 309 kilometer yang dibangun," kata Subagio, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Komplek Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2015).
Selain itu, program Pelaksana Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan ini juga membangun Jalan Administrasi (JA), helipad, landasan pesawat tanpa awak, dan melengkapi poas pemantauan perbatasan dengan drone, melengkapi alat transportasi dan komunikasi. Juga, membangun dan merehabilitasi kesatuan TNI yang ada di daerah-daerah perbatasan.
Sementara itu, kegiatan non-fisik yang dilakukan yakni, melaksanakan kesadaran bela negara di perbatasan. Kecamatan yang menempel langsung di perbatasan negara dibidik untuk jadi penyelenggara bela negara.
"Kegiatan lain adalah seperti kesehatan, bantuan hukum, dan sosialisasi batas darat," ungkapnya.
Di samping itu, aspek kesejahteraan juga dilakukan. Caranya dengan membantu kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah.
Bantuan juga bisa secara fisik maupun non-fisik. Bantuan non-fisik seperti membantu tenaga medis, guru, dan tokoh-tokoh agama, sedangkan bantuan fisik berupa kerja sama dgn membangun puskesmas, pasar, dan fasilitas umum lainnya.
Dalam kesempatan itu, Subagio juga melaporkan progres dari kegiatan yang sudah berjalan. Untuk pemantauan pilar batas, saat ini sudah mencapai 80 persen.
"Sedangkan untuk JIPP tahun ini 309,14 kilometer, sampai hari ini sudah mencapai 90, 42 kilometer, sehingga sampai Desember kami yakin selesai," papar dia.
Ia menambahkan, "Jalan administrasi, yang hubungkan kampung-kampung dengan pos terdepan yang belum ada itu sepanjang 24,4 kilometer, sudah selesai 100 persen. Pembangunan pos perbatasan sudah mencapai 93,65, renovasi pos-pam-tas (Pengamanan Perbatasan) sudah seratus persen. Pembuatan helipad 10 buah, itu juga sudah 80 persen."
Selanjutnya, pembuatan landasan pesawat terbang tanpa awak yang direncanakan dua buah sudah mencapai 90 persen. Lalu, kegiatan bakti TNI di empat kecamatan dengan 15 sasaran kegiatan itu sudah dilaksanakan 100 persen di beberapa kecamatan seperti di Entikong dan Lumbis, Kalimantan Utara.
Rehabilitasi rumah dinas di Kodim Malinau dan Nunukan juga dilakukan. Selain itu, pengadan pesawat terbang tanpa awak atau drone dari jenis yang ringan, sedang, dan memiliki kemampuan cakupan yang cukup jauh sudah mencapai 73,3 persen.
"Pembangunan sarana dan prasaran Yonif itu sudah 83 persen dan alat transportasi sebanyak 156 unit itu sudah 95 persen, sehingga akan bisa didiskusikan pada akhir tahun ini. Alat komunikasi 85 persen, dan alat berat 85 persen," tukas Subagio.
Dari kegiatan yang bersifat non-fisik, sudah dilakukan kegiatan bela negara sebanyak sembilan kali di sembilan kecamatan.
"Sudah dilaksanakan seluruhnya. Kegiatan bakti kesehatan di tiga kecamatan sudah dilaksanakan seluruhnya. Penyuluhan hukum sebanyak lima kali, di lima kecamatan sudah dilaksanakan semua, dan sosialisasi batas darat kepada masyarakat yang ada di perbatasan dilaksanakan lima kali dan sudah dilaksanakan seluruhnya," kata dia.
Sementara, perundingan batas darat dari Malaysia yang direncanakan tiga kali baru dilaksanakan dua kali. "Masih sisa satu kali, karena mengingat ini menunggu persetujuan dua negara," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
