Jakarta: Mahfud MD meminta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Ia juga meminta seluruh komisioner KPU harus diganti.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," tulis Mahfud MD di akun X miliknya.
Dalam cuitan itu, Mahfud juga mengkritik gaya hidup mewah Komisioner KPU. "DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ujar Mahfud.
Respons Komisi II DPR RI
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengaku sepakat dengan pernyataan Mahfud kalau gaya hidup mewah Komisioner KPU tidak tepat. Menurutnya hal tersebut seperti sebuah 'penyakit'.
Hanya saja untuk mengganti Komisioner KPU secara prosedur tidak memungkinkan. "Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan polemik yang menyeret komisioner KPU. Mardani mengatakan bahwa Komisi II DPR selalu menjaga proses pemilihan penyelenggara pemilu mengedepankan independensi hingga akuntabilitas.
"Ini buat saya tamparan bagi kita semua wabil khusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU," ucap Mardani.
Jakarta:
Mahfud MD meminta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (
KPU) saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Ia juga meminta seluruh komisioner KPU harus diganti.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," tulis Mahfud MD di akun X miliknya.
Dalam cuitan itu, Mahfud juga mengkritik gaya hidup mewah Komisioner KPU. "DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ujar Mahfud.
Respons Komisi II DPR RI
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengaku sepakat dengan pernyataan Mahfud kalau gaya hidup mewah Komisioner KPU tidak tepat. Menurutnya hal tersebut seperti sebuah 'penyakit'.
Hanya saja untuk mengganti Komisioner KPU secara prosedur tidak memungkinkan. "Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan polemik yang menyeret komisioner KPU. Mardani mengatakan bahwa Komisi II DPR selalu menjaga proses pemilihan penyelenggara pemilu mengedepankan independensi hingga akuntabilitas.
"Ini buat saya tamparan bagi kita semua wabil khusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU," ucap Mardani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
