Jakarta: Hampir satu dekade Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang nomor satu di Indonesia sebagai Presiden. Namun Jokowi mengakui bahwa birokrasi di Indonesia masih rumit dan ruwet.
Jokowi menyoroti proses deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan. Proses penyederhanaan dan sinkronisasi itu ternyata masih memicu keresahan.
Ia mencontohkan terkait perizinan. Ia mengakui ada perubahan "kata" dari perizinan menjadi pertimbangan atau rekomendasi.
Baca juga: Jokowi Titip Pesan ke BPK Soal Pemerintahan Baru
"Izin' diganti 'pertimbangan', 'izin' diganti 'rekomendasi', sama saja. Mengurusnya ruwet itu. Baik ini di (birokrasi tingkat) pusat maupun di daerah," kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2024.
Jokowi menyadari kerumitan ini terjadi lantaran birokrasi takut salah dalam menjalankan tugas. Sehingga kesan yang muncul, birokrasi di Indonesia rumit dan ruwet.
"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan (BPK dll) dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita," ungkap Jokowi.
Jokowi mendorong keberlanjutan reformasi struktural. Ia meyakini hal ini dapat menyelesaikan kerumitan di lapangan jika konsisten dan disiplin dilakukan.
"Lanjutkan sinkronisasi regulasi. Lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," tegas
Jakarta: Hampir satu dekade
Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang nomor satu di Indonesia sebagai Presiden. Namun Jokowi mengakui bahwa birokrasi di Indonesia masih rumit dan ruwet.
Jokowi menyoroti proses deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan. Proses penyederhanaan dan sinkronisasi itu ternyata masih memicu keresahan.
Ia mencontohkan terkait perizinan. Ia mengakui ada perubahan "kata" dari perizinan menjadi pertimbangan atau rekomendasi.
Baca juga:
Jokowi Titip Pesan ke BPK Soal Pemerintahan Baru
"Izin' diganti 'pertimbangan', 'izin' diganti 'rekomendasi', sama saja. Mengurusnya ruwet itu. Baik ini di (birokrasi tingkat) pusat maupun di daerah," kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2024.
Jokowi menyadari kerumitan ini terjadi lantaran birokrasi takut salah dalam menjalankan tugas. Sehingga kesan yang muncul, birokrasi di Indonesia rumit dan ruwet.
"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan (BPK dll) dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita," ungkap Jokowi.
Jokowi mendorong keberlanjutan reformasi struktural. Ia meyakini hal ini dapat menyelesaikan kerumitan di lapangan jika konsisten dan disiplin dilakukan.
"Lanjutkan sinkronisasi regulasi. Lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," tegas
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
