Jakarta: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan sasaran pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa 1.000 titik Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPPG) akan difokuskan untuk memastikan program ini menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.
"Kami siap mempercepat program ini dengan metodologi yang telah dikembangkan secara cermat. Prioritas kami adalah memastikan dampak optimal bagi anak-anak di wilayah termiskin," ujar Budiman.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, BP Taskin telah mengembangkan metodologi berbasis data yang menggabungkan tiga indikator utama: Tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota; Identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020; serta estimasi populasi siswa SD-SMA.
Melalui pendekatan ini, BP Taskin berhasil mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi kriteria prioritas.
Untuk daerah 3T, BP Taskin memetakan 62 kabupaten/kota tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria 3T. Diperkirakan 392.000 siswa di wilayah ini akan terlayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi di Indonesia bagian timur.
Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi, disusul oleh Maluku, Papua, dan sekitarnya. "Sistem alokasi kami memastikan minimal ada satu titik SPPG di setiap kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, ditambah buffer cadangan 20% untuk antisipasi di lapangan," jelas Budiman.
BP Taskin akan mengirim tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025. Proyek percontohan ini akan menguji efektivitas strategi di daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi sebelum diterapkan secara nasional.
Program MBG ini merupakan bagian dari investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan meningkatkan prestasi akademik anak-anak di daerah tertinggal. BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan koordinasi yang efektif di tingkat regional dan pusat.
Penguatan Koordinasi Regional melalui Kemendagri
BP Taskin menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.
BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan.
Jakarta: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan sasaran pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa 1.000 titik Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPPG) akan difokuskan untuk memastikan program ini menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.
"Kami siap mempercepat program ini dengan metodologi yang telah dikembangkan secara cermat. Prioritas kami adalah memastikan dampak optimal bagi anak-anak di wilayah termiskin," ujar Budiman.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, BP Taskin telah mengembangkan metodologi berbasis data yang menggabungkan tiga indikator utama: Tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota; Identifikasi daerah 3T sesuai Perpres 63/2020; serta estimasi populasi siswa SD-SMA.
Melalui pendekatan ini, BP Taskin berhasil mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 di antaranya memenuhi kriteria prioritas.
Untuk daerah 3T, BP Taskin memetakan 62 kabupaten/kota tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria 3T. Diperkirakan 392.000 siswa di wilayah ini akan terlayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi di Indonesia bagian timur.
Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas tertinggi, disusul oleh Maluku, Papua, dan sekitarnya. "Sistem alokasi kami memastikan minimal ada satu titik SPPG di setiap kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, ditambah buffer cadangan 20% untuk antisipasi di lapangan," jelas Budiman.
BP Taskin akan mengirim tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025. Proyek percontohan ini akan menguji efektivitas strategi di daerah dengan tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi sebelum diterapkan secara nasional.
Program MBG ini merupakan bagian dari investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan meningkatkan prestasi akademik anak-anak di daerah tertinggal. BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan koordinasi yang efektif di tingkat regional dan pusat.
Penguatan Koordinasi Regional melalui Kemendagri
BP Taskin menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector pelaksanaan program. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan vital dalam memastikan sinkronisasi dengan pemerintah daerah di seluruh target lokasi, memfasilitasi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi di tingkat regional.
BP Taskin akan terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian metodologi berdasarkan kondisi lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
