medcom.id, Jakarta: Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Pruba menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka kemampuan pembangunan akan terbatas.
"Infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan APBN," kata Parlindungan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis 26 September 2017.
Senator asal Sumatera Utara (Sumut) itu menyebutkan, pemerintah bisa menggandeng beberapa pihak untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satunya, melibatkan badan usaha atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah untuk kreatif mencari dana dari luar. "Bantuan dari luar kan banyak itu dengan bunga murah. Di sini kan mahal sekali. Oleh sebab itu, peran duta besar sangat besar sekali," ujarnya.
Lebih jauh, Parlindungan mengapresiasi anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN 2018. Menurutnya, hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah meningkatkan pembangunan di daerah.
"Pemerintah sudah berbuat, tapi kita masih harus terus kerja keras lagi. Ini sudah bagus, tapi harus lebih kuat lagi," ucapnya.
Seperti diketahui, anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam rapat Paripurna pada Rabu 25 Oktober 2017, sebanyak Rp410,7 triliun.
Anggaran sebesar itu nantinya akan dialokasikan kedalam beberapa bentuk, diantaranya pembangunan jalan (865 kilometer), pembangunan irigasi (781 kilometer), rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah penduduk yang mendapatkan listrik terhadap total jumlah penduduk (95,15 persen) dan pembangunan rumah susun Rusun (14.405 unit).
medcom.id, Jakarta: Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Pruba menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka kemampuan pembangunan akan terbatas.
"Infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan APBN," kata Parlindungan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis 26 September 2017.
Senator asal Sumatera Utara (Sumut) itu menyebutkan, pemerintah bisa menggandeng beberapa pihak untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satunya, melibatkan badan usaha atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah untuk kreatif mencari dana dari luar. "Bantuan dari luar kan banyak itu dengan bunga murah. Di sini kan mahal sekali. Oleh sebab itu, peran duta besar sangat besar sekali," ujarnya.
Lebih jauh, Parlindungan mengapresiasi anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN 2018. Menurutnya, hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah meningkatkan pembangunan di daerah.
"Pemerintah sudah berbuat, tapi kita masih harus terus kerja keras lagi. Ini sudah bagus, tapi harus lebih kuat lagi," ucapnya.
Seperti diketahui, anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI dalam rapat Paripurna pada Rabu 25 Oktober 2017, sebanyak Rp410,7 triliun.
Anggaran sebesar itu nantinya akan dialokasikan kedalam beberapa bentuk, diantaranya pembangunan jalan (865 kilometer), pembangunan irigasi (781 kilometer), rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah penduduk yang mendapatkan listrik terhadap total jumlah penduduk (95,15 persen) dan pembangunan rumah susun Rusun (14.405 unit).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
