medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Pembagian sertifikat tanah ini digelar di Lapangan Park and Ride MH Thamrin, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2017.
Dari 7.500 sertifikat itu, 200 sertifikat diberikan untuk warga Jakarta Pusat, 186 sertifikat untuk warga Jakarta Barat. Sementara itu, warga Jakarta Selatan dibagikan 200 sertifikat, 200 sertifikat juga dibagikan untuk warga Jakarta Utara.
Warga Kota Bogor menerima 350 sertifikat untuk warga, 1.250 sertifikat untuk warga Kabupaten Bogor dan 500 sertifikat untuk warga Kota Depok.
Kemudian, 800 sertifikat untuk warga Kota Bekasi, 1.100 sertifikat untuk warga Kabupaten Bekasi. Sementara 350 sertifikat untuk warga Kota Tangerang, 900 sertifikat untuk warga Kabupaten Tangerang, dan 850 sertifikat untuk warga Tangerang Selatan.
Baca: Pemberian Sertifikat Lahan oleh Pemerintah Membantu Masyarakat Kecil
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan kepemilikan sertifikat tanah penting sebagai bukti memiliki suatu lahan yang sah di NKRI. Namun, dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah disertifikatkan di akhir 2016.
Jumlah tersebut akan terus ditambah pemerintah dengan memberikan 5 juta sertifikat pada 2018, dan 7 juta sertifikat pada 2019.
Pembagian sertifikat tanah ini di Lapangan Park and Ride MH Thamrin, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2017--Metrotvnews.com/Desi Angriani
Sampai akhir 2016 baru 46 juta sertifikat tanah masih ada 80 juta sertifikat yang belum diberikan. "Tahun ini saya minta 5 juta. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta," kata Jokowi.
Baca: Pemerintah Finalisasikan Usulan DPR untuk RUU Pertanahan
Jokowi menginginkan semua bidang telah bersertifikat pada 2025. Pemerintah akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Pembagian sertifikat tanah ini digelar di Lapangan Park and Ride MH Thamrin, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2017.
Dari 7.500 sertifikat itu, 200 sertifikat diberikan untuk warga Jakarta Pusat, 186 sertifikat untuk warga Jakarta Barat. Sementara itu, warga Jakarta Selatan dibagikan 200 sertifikat, 200 sertifikat juga dibagikan untuk warga Jakarta Utara.
Warga Kota Bogor menerima 350 sertifikat untuk warga, 1.250 sertifikat untuk warga Kabupaten Bogor dan 500 sertifikat untuk warga Kota Depok.
Kemudian, 800 sertifikat untuk warga Kota Bekasi, 1.100 sertifikat untuk warga Kabupaten Bekasi. Sementara 350 sertifikat untuk warga Kota Tangerang, 900 sertifikat untuk warga Kabupaten Tangerang, dan 850 sertifikat untuk warga Tangerang Selatan.
Baca: Pemberian Sertifikat Lahan oleh Pemerintah Membantu Masyarakat Kecil
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan kepemilikan sertifikat tanah penting sebagai bukti memiliki suatu lahan yang sah di NKRI. Namun, dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah disertifikatkan di akhir 2016.
Jumlah tersebut akan terus ditambah pemerintah dengan memberikan 5 juta sertifikat pada 2018, dan 7 juta sertifikat pada 2019.
Pembagian sertifikat tanah ini di Lapangan Park and Ride MH Thamrin, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2017--Metrotvnews.com/Desi Angriani
Sampai akhir 2016 baru 46 juta sertifikat tanah masih ada 80 juta sertifikat yang belum diberikan. "Tahun ini saya minta 5 juta. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta," kata Jokowi.
Baca: Pemerintah Finalisasikan Usulan DPR untuk RUU Pertanahan
Jokowi menginginkan semua bidang telah bersertifikat pada 2025. Pemerintah akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
