Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Pemerintah Finalisasikan Usulan DPR untuk RUU Pertanahan

Ekonomi pertanahan
Suci Sedya Utami • 04 Mei 2017 13:26
medcom.id, Jakarta: Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan setelah adanya masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 
Finalisasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis 4 Mei 2017.
 
Sofyan mengatakan, sebelumnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut sudah dimasukkan ke DPR. Namun DPR baru-baru ini memberikan inisiatif tambahan. Sehingga RUU perlu difinalisasi ulang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: RUU Pertanahan Dibawa ke Paripurna
 
"Ada inisiatif dewan. DIMnya disiapkan DPR, kemudian disampaikan pemerintah. Kemudian pemerintah komentari dan tambahkan beberapa inisiatif baru yang barangkali belum dikover di DIM sebelumnya," kata Sofyan.
 
Perbaikan DIM yakni terkait hak pengelolaan (HPl), kaitannya dengan akuntansi negara, tentang masalah pulau-pulau kecil.
 
Baca: RUU Pertanahan Utamakan Prinsip Keadilan
 
Sofyan bilang, finalisasi tersebut akan dimasukkan kembali ke DPR akhir bulan ini untuk didiskusikan dan di bahas. Diharapkan UU ini nantinya bisa sebagai pijakan hingga 40-50 tahun mendatang seperti UU Agraria yang keluar pada 1960.
 
"Mei sudah masuk ke DPR. Sidang berikutnya sudah mulai diskusi, kami bahas," jelas dia.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif